 |
| M.Zaini.SH.MH Direktur LSM Garuda |
Mataram, (postkotantb.com) – RUPSLB PT GNE yang digelar Pemerintah Provinsi NTB menjadi penanda diaktifkannya kembali BUMD PT Gerbang NTB Emas setelah lama mati suri. Namun, di balik euforia “buka gembok” tersebut, tuntutan audit investigasi dan perombakan manajemen justru menguat dari sejumlah pihak.
Direktur LSM Garuda Indonesia, M. Zaini, menilai kebangkitan PT GNE tidak boleh berhenti pada pengesahan laporan keuangan dan penetapan core bisnis semata.
Menurut Zaini, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada 7 Januari 2026 seharusnya juga menjadi momentum pembentukan panitia seleksi direksi dan komisaris definitif. Sebutnya
“Penyakit PT Gerbang NTB Emas (GNE) ini sebenarnya sudah terdiagnosa. Yang dibutuhkan sekarang bukan menunggu, tapi tindakan cepat,” kata Zaini melalui rilis resminya, Jumat (09/01/2026).
Ia menilai, awal tahun adalah waktu paling ideal untuk menata ulang manajemen agar BUMD tersebut bisa bergerak lebih profesional dan terukur.
Zaini menegaskan, persoalan PT GNE bukan terletak pada potensi bisnisnya. Masalah utama justru berada pada tata kelola dan kepemimpinan perusahaan.
“Secara bisnis, GNE itu baik-baik saja. Yang bermasalah adalah manajemennya,” ujarnya.
Ia menyoroti status pelaksana tugas (Plt) direksi yang telah berlangsung sekitar satu setengah tahun. Kondisi ini dinilai tidak sehat bagi sebuah BUMD.
“Plt terlalu lama justru membuat organisasi berjalan tanpa arah yang jelas,” katanya.
Selain perombakan manajemen, Zaini juga mendesak dilakukannya audit investigasi, khususnya pada periode tahun buku 2019 hingga 2024.
Menurutnya, periode tersebut merupakan masa paling rawan terjadinya dugaan penyelewengan keuangan.
“Audit investigasi itu tidak lama, sekitar 40 hari. Kalau mau serius, ini bisa segera dilakukan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Kejaksaan Tinggi NTB sempat melakukan penggeledahan beberapa bulan lalu terkait PT GNE. Namun hingga kini, belum ada kejelasan hasilnya.
Padahal, lanjut Zaini, pengurus lama PT GNE dinilai gagal mempertanggungjawabkan penggunaan dana penyertaan modal daerah.
Termasuk pinjaman dari sejumlah perbankan yang hingga kini tidak jelas pemanfaatan dan pengembaliannya.
“Deviden tidak disetorkan, pajak menunggak, dan penggunaan dana tidak bisa dipertanggungjawabkan dan dijelaskan,” ungkapnya.
Zaini juga menyoroti tingginya angka piutang macet di tubuh PT GNE. Kondisi itu dinilai janggal dan patut dicurigai.
“Kenapa piutang bisa macet sebesar itu? Jangan-jangan ada kongkalikong. Ini harus diusut sampai tuntas,” katanya.
Ia menegaskan, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal harus mengambil sikap tegas agar persoalan ini tidak terus berlarut. “Kalau dibiarkan, potensi kebocoran aset akan terus terjadi,” Tegasnya.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyatakan keputusan menghidupkan kembali PT GNE didasarkan pada potensi bisnis yang dinilai masih menjanjikan kedepannya.
“Ada potensi yang baik untuk GNE ke depan, karena itu kita hidupkan kembali,” kata Iqbal usai RUPSLB, Rabu (07/01/2026).
Iqbal menjelaskan, sejak 2023 PT GNE tidak dapat melaksanakan RUPS akibat persoalan administratif, termasuk pemblokiran di AHU Kemenkumham.
Dalam RUPSLB tersebut, laporan keuangan yang sempat tertunda akhirnya disahkan. Pemprov NTB juga menyepakati fokus bisnis PT GNE ke depan. “Ke depan GNE harus fokus ke satu core bisnis, yaitu material konstruksi,” ungkapnya.
Untuk mendukung kebangkitan itu, Pemprov NTB menggelontorkan tambahan penyertaan modal sebesar Rp 8 miliar, dengan Rp 5,7 miliar digunakan untuk melunasi tunggakan pajak.
Berdasarkan hal itu, LSM Garuda Indonesia mendesak Pemprov NTB agar segera melakukan perombakan jajaran komisaris dan direksi PT GNE untuk mengawal dana yang sudah digelontorkan tersebut.
"Itu butuh jajaran direksi dan komisaris yang definitif. Sehingga dalam pengelolaannya jelas serta dapat dipertanggung jawabkan," tegas Zaini. (red)
0 Komentar