Sumbawa Besar, (postkotantb.com) – Operasional PT Intam di wilayah selatan Kabupaten Sumbawa menjadi sorotan serius DPRD Sumbawa. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung DPRD, terungkap bahwa tiga camat di wilayah lingkar tambang, yakni Lenangguar, Lantung, dan Ropang, mengaku tidak pernah menerima laporan resmi terkait aktivitas perusahaan.

Camat Lenangguar menyampaikan bahwa selama ini pihak kecamatan hanya memperoleh informasi secara lisan melalui pemerintah desa, tanpa didukung laporan tertulis dari PT Intam. Kondisi tersebut dinilai berisiko ketika terjadi potensi konflik sosial maupun bencana di wilayah kerja perusahaan.
“Kami membutuhkan laporan tertulis sebagai dasar data untuk bertindak. Sosialisasi sebelum tahun 2023 bahkan tidak pernah sampai ke kecamatan,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Pelaksana Tugas Camat Ropang. Sejak menjabat pada 2025, ia mengaku belum pernah berkomunikasi langsung dengan manajemen PT Intam. Ia menilai pola komunikasi perusahaan masih lemah dibandingkan perusahaan tambang lain yang lebih aktif berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan.
“Saya tidak tahu harus menyampaikan keluhan masyarakat ke mana karena tidak ada kontak koordinator lapangan yang bisa dihubungi,” ungkapnya pada Swlasa (27/01/2026).

Sementara itu, perwakilan Camat Lantung menyoroti minimnya penyerapan tenaga kerja lokal. Berdasarkan data yang diterima kecamatan, jumlah warga Lantung yang bekerja di PT Intam baru mencapai lima orang, angka yang dinilai masih jauh dari harapan masyarakat setempat.

Menanggapi kritik tersebut, Direktur PT Intam Rahmansyah menjelaskan bahwa perusahaan sempat mengalami masa vakum operasional dan baru kembali aktif melakukan sosialisasi pada Juli 2025 di Desa Ledang. 

Ia menyebut manajemen telah melakukan silaturahmi dan pelaporan rencana kerja kepada Bupati, Sekda, serta Polres Sumbawa pada Desember 2025.
“Kami saat ini sedang mengajukan revisi AMDAL pada 2026. Target kami pada 2027–2028 perusahaan sudah bisa berproduksi dan berkontribusi penuh. Pada fase tersebut, penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan vendor lokal akan dioptimalkan melalui sistem seleksi yang profesional,” jelasnya.

Untuk memperbaiki komunikasi, manajemen PT Intam memperkenalkan tim inti perusahaan di hadapan forum RDP, yakni Uri sebagai Chief Safety, Agus sebagai Humas PT Intam untuk wilayah Lantung, serta Syahriansyah sebagai perwakilan teknis wilayah Lantung.
Isu lingkungan turut menjadi perhatian serius dalam RDP tersebut. Anggota DPRD Sumbawa, Rozy, menegaskan bahwa wilayah selatan Sumbawa merupakan kawasan resapan air dan “paru-paru” terakhir Kabupaten 

Sumbawa yang harus dijaga. Ia mengingatkan potensi dampak kumulatif pertambangan mengingat wilayah Ropang dikelilingi berbagai konsesi tambang.
“Kami adalah pihak pertama yang akan merasakan dampak lingkungan dan sosial. Jika masyarakat tidak dilibatkan, kecemburuan sosial bisa meledak. Lingkungan ini harus dijaga karena menjadi wilayah resapan air utama,” tegas Rozy.

PT Intam juga memberikan klarifikasi terkait beredarnya foto pekerja tanpa alat pelindung diri. Manajemen menyebut foto tersebut diambil saat jam istirahat, namun mengapresiasi masukan dari organisasi Sumbawa Green Action.


Saat ini, jumlah karyawan PT Intam tercatat sebanyak 33 orang dan direncanakan akan bertambah sekitar 20 orang pada Februari 2026. Perusahaan juga mengklaim telah mulai memberdayakan pengusaha lokal, termasuk penyuplai logistik dari Desa Ledang serta pemenuhan kebutuhan air dari warga setempat.
Pimpinan Rapat, Nyoman Wisma, menegaskan bahwa investasi harus berjalan seiring dengan kearifan lokal dan keterbukaan informasi. 

DPRD Sumbawa meminta PT Intam menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada seluruh camat di wilayah lingkar tambang, membuka peluang peningkatan keterampilan bagi warga berijazah SMA atau Paket C, serta lebih komunikatif dan hadir di tengah masyarakat guna meredam potensi konflik, termasuk terkait klaim lahan.
“Kita cari solusi di sini, bukan di peradilan. Perusahaan harus lebih terbuka dan komunikatif agar investasi berjalan aman dan masyarakat Sumbawa benar-benar sejahtera,” pungkas Nyoman Wisma. (Jhey)