Mataram, (postkotantb.com) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026, Kamis (19/02/2026), di Aula Kantor Dinas Kesehatan NTB. Kegiatan ini menegaskan komitmen penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka stunting secara lebih terarah dan terintegrasi.

Ketua TP PKK NTB, Sinta Agatia M.Iqbal, dalam sambutannya, menegaskan bahwa upaya penurunan stunting tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, evaluasi tahun sebelumnya menunjukkan kolaborasi lintas sektor belum optimal.


“PKK sudah menyusun rencana pergerakannya ke depan dan kami merasa pergerakan kami di tahun lalu itu belum bergerak cukup efektif dalam membantu intervensi penurunan stunting ini,” ujarnya.

Ia menilai, selama ini masing-masing pihak, termasuk PKK dan OPD, masih bekerja secara parsial. Padahal, persoalan stunting sangat kompleks dan tidak hanya berkaitan dengan sektor kesehatan.

“Masalah ini sedemikian besarnya yang memang harus diambil dari banyak sekali sisi bahkan termasuk pada OPD-OPD yang tidak terkait dengan urusan kesehatan,” katanya.

Sinta mencontohkan, faktor pernikahan usia dini, pola asuh, hingga persoalan lingkungan dan perumahan juga berkontribusi terhadap stunting. Ia mengungkapkan pengalaman intervensi di salah satu wilayah di Lombok yang menunjukkan bahwa penyebab stunting bukan semata-mata persoalan gizi, melainkan kondisi rumah yang tidak sehat.

“Bahasa kita di PKK, ternyata tidak semua anak perlu diberi telur. Bisa saja bantuannya berupa perbaikan rumah, ventilasi, atau pola asuh,” ujarnya.

Karena itu, ia mendorong adanya sistem kolaborasi yang lebih terstruktur dari tingkat provinsi hingga desa, memanfaatkan jaringan kader PKK yang tersebar sampai ke desa.

“Kita memang harus kolaborasi baik dari sisi pergerakan. Masalahnya besar, usahanya juga besar, jadi harus urunan, chip in bersama-sama,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB, Lalu Hamzi Fikri, memaparkan perkembangan data stunting di NTB. Ia menjelaskan bahwa terdapat dua sumber data yang digunakan, yakni data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI).

Berdasarkan data survei terakhir, angka stunting NTB pada 2024 tercatat 29,8 persen atau meningkat sekitar 5,2 persen dibanding sebelumnya. Namun, berdasarkan data by name by address melalui e-PPGBM, prevalensi kumulatif berada di angka 13,8 persen dari total sekitar 388 ribu balita.

“Kalau kita bisa keroyok bareng dengan lintas sektor, angka ini bisa kita tekan. Kuncinya di data yang akurat dan intervensi tepat sasaran,” jelasnya.


Ia menambahkan, Lombok Timur masih menjadi daerah dengan prevalensi tertinggi, sementara Kota Mataram termasuk yang terendah. Penguatan penggerakan sasaran ke posyandu menjadi salah satu strategi efektif, dengan target partisipasi minimal 80 persen.

Fikri juga menekankan pentingnya mencegah kasus baru. Menurutnya, intervensi pada anak dengan faktor risiko lebih efektif dibandingkan menangani anak yang sudah masuk kategori stunting.

“Kalau kita intervensi yang punya faktor risiko, dua minggu saja sudah terlihat hasilnya. Tapi kalau sudah stunting, tiga bulan pun hasilnya tidak sebanding dengan effort yang kita keluarkan,” ujarnya.

Selain itu, isu pernikahan anak, bayi berat lahir rendah (BBLR), cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) nonaktif, serta rendahnya angka ASI eksklusif juga menjadi perhatian serius dalam strategi 2026.

Dalam rakor tersebut juga dibahas penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Saat ini, cakupan program tersebut di NTB baru sekitar 40 persen dan ditargetkan mencapai 100 persen pada 2026.

“Kita berharap MBG ini punya kontribusi nyata untuk menurunkan angka stunting, terutama pada kelompok 3B, yaitu bayi, balita, dan ibu hamil,” kata Fikri.

Mengakhiri rakor, kedua pihak sepakat bahwa percepatan penurunan stunting membutuhkan komitmen kuat, penguatan pendampingan hingga tingkat desa, serta sinergi lintas sektor yang konsisten.


Pemerintah Provinsi NTB menargetkan seluruh upaya tersebut berjalan optimal sebelum pelaksanaan survei nasional pada April hingga Agustus 2026, sehingga capaian penurunan stunting dapat terukur dan berkelanjutan.

Rakor itu, juga dihadiri Kepala BKKBN NTB, Koordinator Badan Gizi Nasional NTB, Tim Ahli Gubernur, praktisi gizi, serta para pemangku kepentingan terkait. (red)