Sumbawa Besar, (postkotantb.com) — Program Hilirisasi Ayam Terintegrasi di Kabupaten Sumbawa yang berlokasi di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, resmi dilakukan groundbreaking oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr.H.Lalu Muhammad Iqbal, Jumat sore (06/02/2026).

Proyek ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional dengan nilai investasi mencapai Rp20 triliun secara nasional, yang berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Kabupaten Sumbawa sendiri berhasil menggaet investasi sebesar Rp1,3 triliun untuk pengembangan industri hilirisasi ayam terintegrasi tersebut.


Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, masuknya program strategis nasional ini ke Kabupaten Sumbawa tidak terlepas dari kerja keras dan kolaborasi erat antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Menurutnya, proyek ini bukan sekadar pembangunan kandang ayam, melainkan embrio dari industri perunggasan terintegrasi secara penuh, mulai dari hulu hingga hilir. Ke depan, industri ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian pangan daerah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan peternak lokal.
“Ini adalah langkah awal industrialisasi perunggasan di NTB. Jika ekosistem ini berjalan dengan baik, NTB tidak hanya menjadi produsen bahan baku, tetapi juga pusat produksi unggas yang mandiri dan berdaya saing,” ujar Gubernur.


Sementara itu, Direktur Hilirisasi Peternakan Kementerian Pertanian RI, Dr. Makmun, menegaskan bahwa kehadiran industri perunggasan terintegrasi di NTB merupakan bagian dari terobosan besar pemerintah dalam membangun ekosistem perunggasan nasional di luar Pulau Jawa.

Program ini mencakup penguatan dari hulu hingga hilir, mulai dari pembibitan, penyediaan pakan, hingga menjamin ketersediaan day old chick (DOC) bagi peternak daerah.
“NTB memiliki posisi yang sangat strategis. Produksi jagungnya menempati peringkat tiga nasional, sementara jagung menyumbang sekitar 50 persen komposisi pakan unggas. Dengan potensi sebesar ini, sangat tidak masuk akal jika NTB terus bergantung pada pasokan bibit dan sistem dari luar daerah,” jelasnya.

Ia menambahkan, selama ini peternak unggas di NTB telah memiliki pengalaman panjang, namun masih terkendala akses terhadap bibit unggul dan pakan. Melalui program ini, negara hadir untuk menyelesaikan persoalan yang tidak mampu ditangani sendiri oleh daerah.
“BUMN seperti PT Berdikari tidak mengambil alih seluruh aktivitas peternakan. Fokusnya pada pembibitan dan pakan, agar peternak mendapatkan DOC yang berkualitas dengan harga terjangkau,” tegas Dr. Makmun.

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Makmun juga mengungkapkan kegigihan Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, dalam memperjuangkan agar program ini tetap terlaksana di Kabupaten Sumbawa, meski sempat beberapa kali hampir batal dan keluar dari daftar nasional.
“Kami sempat berada dalam kondisi resah. Bahkan ada momen ketika peluang proyek ini hanya tinggal 10 persen. Perjuangan dilakukan di detik-detik terakhir, termasuk komunikasi hingga tengah malam,” ungkap Bupati Sumbawa.

Ia menuturkan, sejak NTB mendaftar sebagai lokasi program pada Juni lalu, berbagai perubahan kebijakan dan jadwal membuat posisi daerah semakin tidak menentu. Namun berkat kegigihan pemerintah daerah, dukungan DPR RI, serta komunikasi intensif dengan Kementerian Pertanian, proyek tersebut akhirnya kembali masuk dan ditetapkan untuk dilaksanakan di Sumbawa.
Bupati Sumbawa menyampaikan rasa syukur atas terealisasinya program tersebut. 


Menurutnya, program ini diperoleh melalui perjuangan yang tidak mudah dan diharapkan memberikan dampak besar bagi masyarakat.
“Kehadiran industri ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan peternak, memperkuat rantai pasok, menekan biaya produksi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, dengan semakin banyaknya industri yang berkembang di Sumbawa, sirkulasi transportasi baik udara, darat, maupun laut akan semakin ramai, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa pembangunan industri hilirisasi ayam terintegrasi ini juga ditujukan untuk mendukung program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) serta memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan.


Dalam proyek ini, keterlibatan BUMN seperti PT Berdikari dan PT Perkebunan Nusantara III menjadi jaminan kehadiran negara dari hulu hingga hilir.
“Melalui BUMN, negara hadir memberikan kepastian bagi peternak, mulai dari penyediaan bibit, penguatan rantai pasok hingga pemasaran. Dengan demikian, harga tidak lagi sepenuhnya dikendalikan pasar bebas yang sering merugikan peternak kecil,” pungkas Bupati Jarot. (Jhey)