Mataram, (postkotantb.com) - NTB menorehkan capaian penting dalam peta kesehatan nasional. Di tengah tantangan banyak daerah menurunkan angka tengkes, NTB justru berhasil menekan prevalensi stunting hingga 13,39 % persen per Desember 2025. Angka ini bukan hanya berada di bawah rata-rata nasional sebesar 18,8 % persen, tetapi juga jauh melampaui target daerah yang sebelumnya ditetapkan sebesar 21,7 % persen.
Capaian tersebut menempatkan NTB sebagai salah satu daerah dengan kinerja terbaik dalam penanganan stunting, sekaligus menjadi rujukan bagi wilayah lain, khususnya di Indonesia bagian timur. Namun pemerintah daerah menegaskan, capaian ini bukan akhir, melainkan pijakan untuk menjaga konsistensi dan mencegah munculnya kasus baru.
Dinamika Stunting Awal 2026
Memasuki Januari 2026, data by name by address menunjukkan adanya 1.890 kasus stunting baru atau sekitar 0,6 % persen dari total balita yang dipantau. Penambahan kasus ini banyak terjadi di daerah dengan jumlah penduduk besar seperti Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Lombok Tengah mencatat 653 kasus baru, Lombok Timur 545 kasus, dan Lombok Barat 479 kasus.
Sementara itu, Lombok Utara mencatat 41 kasus baru, Kota Mataram empat kasus, dan di Pulau Sumbawa, Kabupaten Dompu menjadi satu-satunya wilayah tanpa temuan kasus baru. Kabupaten Sumbawa mencatat 79 kasus, Sumbawa Barat 39 kasus, Kabupaten Bima 36 kasus, dan Kota Bima 14 kasus baru.
Kepala Dinas Kesehatan NTB, Dr. dr. Lalu Hamzi Fikri, menegaskan bahwa munculnya kasus baru tidak boleh dilihat sebagai kemunduran, melainkan sebagai pengingat bahwa stunting adalah persoalan dinamis yang datanya terus bergerak setiap bulan.
Menurutnya, NTB saat ini berada pada posisi yang sangat baik karena prevalensi stunting sudah berada jauh di bawah rata-rata nasional. Tantangan berikutnya adalah menjaga agar angka tersebut tidak kembali meningkat.
Ia menekankan, bahwa penanganan stunting tidak boleh bersifat musiman. Intervensi harus dimulai dari hulu, terutama pada ibu hamil, remaja putri, serta pola asuh dan pola makan di tingkat keluarga.
"Stunting ini masalah yang dinamis, datanya bergerak setiap bulan. Tapi posisi NTB sekarang sangat baik karena prevalensinya sudah di bawah rata-rata nasional. Tantangan kita adalah menjaga konsistensi agar angka ini tidak naik kembali," jelasnya dihubungi Tim Liputan Khusus Kominfotik NTB, Jumat, (06/02/2026).
Pendekatan NTB Sehat dan Bebas Stunting
Hamzi menjelaskan, bahwa penurunan stunting di NTB sejalan dengan visi pembangunan daerah NTB Sehat dan Cerdas yang diusung Gubernur Dr. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri. Dalam visi tersebut, akses dan kualitas layanan kesehatan menjadi fondasi utama.
Konsep NTB Sehat mencakup tantangan besar di sektor kesehatan, mulai dari penyakit menular, penyakit tidak menular, penyakit baru yang muncul, hingga gangguan kesehatan mental. Di dalam kerangka besar itu, NTB Bebas Stunting menjadi salah satu fokus prioritas karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia.
Menurut Hamzi, stunting bukan sekadar persoalan kesehatan, tetapi menyangkut masa depan generasi NTB. Karena itu, penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial atau hanya bersifat kuratif.
Strategi Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
Pemerintah Provinsi NTB memperkuat strategi penanganan stunting dengan pendekatan promotif dan preventif yang mencakup seluruh siklus hidup. Intervensi tidak hanya menyasar balita, tetapi dimulai sejak remaja putri sebagai calon ibu, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak usia sekolah.
Salah satu program utama adalah Aksi Bergizi di sekolah yang menyasar remaja putri untuk mencegah kekurangan gizi sejak dini. Program ini tidak hanya berisi edukasi, tetapi juga intervensi gizi, penguatan pengetahuan, sikap, dan perilaku hidup sehat. Program Makan Bergizi Gratis juga diiriskan untuk mendukung pemenuhan gizi anak dan remaja.
Selain itu, edukasi gizi diperkuat hingga ke tingkat keluarga dengan memanfaatkan jejaring Posyandu yang saat ini berjumlah sekitar 7.800 unit dengan lebih dari 41 ribu kader di seluruh NTB. Jejaring ini menjadi kekuatan utama dalam pemantauan pertumbuhan balita, penyebaran informasi, serta deteksi dini risiko stunting.
Pemprov NTB juga memperkuat sistem rujukan bagi balita yang membutuhkan penanganan lanjutan agar intervensi yang diberikan sesuai standar layanan kesehatan.
"Penanganan stunting tidak boleh menjadi pekerjaan musiman. Intervensi harus dimulai dari hulu, terutama pada ibu hamil, remaja putri, dan pola asuh gizi di keluarga," jelasnya.
Fokus 2026: Cegah Stunting Baru
Memasuki tahun 2026, fokus utama Pemprov NTB adalah mencegah munculnya stunting baru. Langkah yang ditempuh antara lain memperkuat skrining, pemantauan rutin, serta meningkatkan akses dan kualitas layanan Posyandu dan Puskesmas.
Setiap kasus baru dipastikan mendapatkan intervensi yang cepat, tepat, dan terukur. Pemerintah daerah juga mendorong kabupaten dan kota untuk menyesuaikan strategi penanganan stunting sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.
Hamzi menegaskan bahwa pencegahan jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan menangani kasus stunting yang sudah terjadi. Karena itu, penguatan intervensi di hulu menjadi kunci utama.
"Fokus kami ke depan adalah mencegah stunting baru. Setiap kasus baru harus segera mendapatkan intervensi yang cepat, tepat, dan terukur," tukasnya.
Desa Berdaya Jadi Lokus Pencegahan
Penanganan stunting di NTB juga diintegrasikan dengan konsep Desa Berdaya yang menjadi lokus pembangunan daerah. Sebanyak 106 desa menjadi sasaran utama intervensi, termasuk 40 desa dengan kategori kemiskinan ekstrem.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa dan Dukcapil (DPMDDukcapil), Lalu Hamdi menjelaskan bahwa stunting memiliki keterkaitan erat dengan kemiskinan, ketahanan pangan, pendidikan, sanitasi, serta faktor sosial budaya. Karena itu, intervensi kesehatan disinergikan dengan program pengentasan kemiskinan dan pembangunan desa.
Keluarga berisiko stunting, terutama keluarga miskin, ibu hamil dengan kekurangan energi kronis, serta balita dengan gangguan pertumbuhan menjadi sasaran prioritas. Data keluarga berisiko tersebut disinkronkan dengan BKKBN agar intervensi lebih tepat sasaran.
"Stunting ini kompleks. Faktornya bukan hanya gizi dan kesehatan, tapi juga sanitasi, pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Karena itu penanganannya harus holistik dan lintas sektor," tuturnya.
Apresiasi dan Optimisme Pemprov NTB
Sebelumnya, Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal melalui Juru Bicaranya, Ahsanul Khalik, mengapresiasi kerja kolektif seluruh pihak yang terlibat dalam penurunan stunting di NTB.
Ia menyebut capaian 13,39 % persen bukan sekadar angka, tetapi cerminan kerja nyata pemerintah daerah bersama kabupaten dan kota, tenaga kesehatan, kader Posyandu, serta partisipasi aktif masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan ini menjadi modal optimisme bahwa NTB mampu menjaga tren penurunan stunting secara berkelanjutan, sekaligus memastikan anak-anak NTB tumbuh sehat, cerdas, dan berkualitas.
Berdasarkan data laporan gizi aplikasi Sigizikesga Kementerian Kesehatan RI per Desember 2025, capaian stunting terendah tercatat di Kota Mataram sebesar 6,57 % persen, disusul Sumbawa Barat 7,1 % persen, Lombok Barat 9,58 % persen, dan Lombok Tengah 9,99 % persen. Sementara Lombok Timur masih mencatat angka tertinggi sebesar 22,39 % persen.
Dengan strategi terintegrasi dari meja makan keluarga hingga program Desa Berdaya, Pemprov NTB optimistis upaya penurunan stunting dapat terus dilanjutkan secara konsisten dan berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang.
"Capaian 13,39 % persen ini bukan sekadar angka, tetapi hasil kerja kolektif pemerintah daerah, kabupaten dan kota, tenaga kesehatan, kader, serta partisipasi aktif masyarakat," tandas Ahsanul. (red)
0 Komentar