Mataram, (postkotantb.com) – Koalisi Rakyat dari Kasta NTB dan perhimpunan Pemuda Sasak (Pasak) Indonesia secara resmi menyatakan dukungan penuh kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat untuk mengusut tuntas dugaan korupsi aliran dana siluman yang menyeret sejumlah nama wakil rakyat. 

Kedua lembaga ini mendesak pihak Korps Adhyaksa untuk segera memanggil dan memeriksa 13 anggota DPRD NTB, yang diduga kuat menerima aliran dana tersebut, namun hingga kini belum menunjukkan iktikad baik untuk mengembalikan kerugian negara. 

Presiden Kasta NTB dalam pernyataannya menekankan, bahwa penuntasan kasus ini adalah ujian bagi integritas penegakan hukum di NTB, serta mempertanyakan sejauh mana kejati NTB mendalami kasus penerima aliran dana siluman. Sebutnya tegas

"Kami tidak ingin hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nama-nama yang beredar sudah menjadi konsumsi publik, dan kejati harus berani mengambil langkah progresif dengan melakukan pemanggilan paksa jika diperlukan," Ujar Lalu Wing Haris pada Kamis, (02/04/2026).

Senada dengan hal tersebut, presiden Himpunan Pemuda Sasak menyatakan dengan tegas, bahwa tindakan para oknum anggota dewan, tim transisi dan kepala BPKAD NTB yang diduga terlibat cawe cawe dalam kasus ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. 

"Bahwa kami dengan tegas menyampaikan panggil 13 nama anggota dewan yang di duga ikut terlibat menerima aliran dana siluman akan tetapi tidak mengembalikan, serta panggil periksa tim transisi dan Kepala BPKAD NTB yang diduga cawe-cawe, cetus Taupik Hidayat (presiden Pasak Indonesia). 

Sementara dari pihak Kejati NTB yang menemui massa aksi adalah Kasi Humas menyampaikan. bahwa terkait apa yang di sampaikan teman-teman massa aksi kita akan menunggu hasil fakta persidangan. 

"Kami menunggu hasil fakta-fakta persidangan, adapun terkait 13 nama yang teman-teman duga ikut terlibat, silahkan di laporkan kepada kami , dan kami akan atensi laporan teman-teman. Ucap kasih humas Kejati NTB


KASTA NTB dan perhimpunan Pemuda Sasak (PASAK) Indonesia memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga ke meja hijau. Mereka berencana akan menggelar aksi damai dalam waktu dekat sebagai bentuk penguatan dukungan moral kepada Kejati NTB sekaligus pengingat bagi para pejabat publik agar tidak bermain-main dengan uang rakyat.

"Dukungan kami kepada Kejati adalah dukungan mutlak selama mereka berada pada jalur kebenaran. Jangan biarkan 13 nama ini merasa kebal hukum hanya karena jabatan mereka," tutup rilis tersebut. (red)