Sumbawa Besar, (postkotantb.com) — Direktur RSUD Sumbawa, dr. Mega Harta, bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Sarip Hidayat, melakukan audiensi ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur serta penguatan layanan kesehatan di daerah.

Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari undangan resmi Kementerian Kesehatan dengan nomor surat BP.01/DIV/631/2026 tertanggal 27 April 2026. Dalam pertemuan itu, rombongan RSUD Sumbawa diterima oleh jajaran strategis, di antaranya Direktorat Jenderal Fasilitas Kesehatan Rujukan, Direktur Tata Kelola Pelayanan Rujukan, serta Kepala Biro Perencanaan dan Bidang Anggaran.
“Saya dan Kadis Kesehatan melakukan audiensi ke Kemenkes, khususnya kepada Ditjen Fasilitas Kesehatan Rujukan, Direktur Tata Kelola Pelayanan Rujukan, serta Kepala Biro Perencanaan dan Bidang Anggaran,” ujar dr. Mega Harta.

Dalam pemaparannya, dr. Mega Harta menjelaskan bahwa progres pembangunan RSUD Sumbawa di lokasi baru saat ini baru mencapai sekitar 37 persen. Kondisi ini menyebabkan layanan kesehatan masih harus berjalan di dua lokasi, sehingga berdampak pada pembagian sumber daya manusia, sistem layanan, serta meningkatnya biaya operasional antar lokasi.
“Dengan layanan yang masih terbagi di dua tempat, konsekuensinya adalah kebutuhan SDM, sistem pelayanan, dan pembiayaan operasional juga berjalan di dua titik,” jelasnya.

Meski demikian, dari sisi kesiapan layanan, RSUD Sumbawa dinilai semakin siap. Tenaga medis dan penunjang seperti spesialis jantung, perawat, radiografer, hingga apoteker telah dipersiapkan dan dilatih. Sejumlah peralatan medis juga telah siap untuk ditransfer guna mendukung layanan yang lebih komprehensif.
“Kalau diibaratkan, pemain dan peralatan sudah siap, tetapi ‘lapangan bermain’ yang representatif masih dalam proses penyelesaian,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa tingkat keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) sempat berada di angka 60 persen, yang berarti masih terdapat sekitar 40 persen kapasitas yang belum termanfaatkan. Namun, seiring perbaikan layanan, angka tersebut mulai meningkat hingga mencapai sekitar 70 persen dalam beberapa bulan terakhir.

Menurutnya, peningkatan ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang mulai pulih, meskipun masih terdapat tantangan dari sisi kenyamanan fasilitas dan lingkungan rumah sakit yang belum sepenuhnya representatif.

Terkait pembiayaan, skema pinjaman daerah masih menghadapi tantangan karena harus melalui persetujuan DPRD serta menyesuaikan kemampuan fiskal daerah, terutama di tengah penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat.
Dalam kesempatan tersebut, pihak RSUD bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa juga terus melakukan advokasi agar pembangunan rumah sakit dapat menjadi prioritas pemerintah pusat.

“Selalu dan terus kami lakukan advokasi bantuan pembangunan RS agar bisa menjadi dan tetap menjadi lokus prioritas, seandainya ada Instruksi Presiden tahun 2026 atau setidaknya masuk dalam penganggaran tahun 2027,” tegas dr. Mega Harta.

Selain audiensi di Kementerian Kesehatan, rombongan RSUD Sumbawa juga melakukan kunjungan ke Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dan bertemu dengan Dr. dr. Sutoto, M.Kes, FISQua.


Pertemuan tersebut membahas persiapan akreditasi RSUD Sumbawa, yang dijadwalkan akan menjalani reakreditasi pada tahun 2027. Manajemen RSUD menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan mutu layanan, baik dari sisi SDM, sarana prasarana, maupun tata kelola, guna memenuhi standar akreditasi nasional.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Kesehatan yang dipimpin Sarip Hidayat juga menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan RSUD sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
Sebagai penutup, manajemen RSUD Sumbawa bersama Pemkab berharap adanya dukungan konkret dari pemerintah pusat, baik dalam percepatan pembangunan infrastruktur maupun bantuan sarana dan prasarana, sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih optimal dan terpusat dalam satu lokasi. 

Pewarta: Syaiful Marjan