Pengurus APKLI Lobar saat hearing disambut Pimpinan dan jajaran Dinas Perdagangan Lobar. Foto Istimewa



Lombok Barat, (postkotantb.com) - Giat hearing atau audiensi yang digencarkan segenap pengurus Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kabupaten Lombok Barat dengan beberapa instansi terkait kali ini singgah di Dinas Perdagangan (Disdag) Lombok Barat pada selasa (23/06/2026).

Diterima dengan hangat oleh Kepala Dinas dan jajaran di aula Disdag,rombongan APKLI Lobar datang membawa sejumlah materi dan usulan untuk bersama-sama jadi Bapak Angkat para pedagang yang kerap disandingkan dengan istilah anak yatimnya Pemerintah.

Baik APKLI Lobar dan Disdag Lobar dalam forum itu dengan tangan terbuka saling membuka ruang diskusi mencari solusi kongkrit atas sederet persoalan yang dihadapi para pedagang dari waktu ke waktu yang terus berulang dan belum menemukan titik temu.


Dimomentum baik itu,perwakilan APKLI Lobar Martha Rhika Dela terlebih dahulu memperkenalkan struktur kepengurusan mulai dari Pembina,Ketua,Sekretaris,Bendahara,divisi-divisi,Koordinator Wilayah (korwil) hingga susunan tingkat Koordinator Kecamatan (Korcam) se-Lombok Barat.Kesemuanya diisi oleh orang-orang berkompeten dan berpengalaman,komposisi senior dan junior.Disampaikan juga kelengkapan surat-surat seperti Dasar hukum,Akta notaris,Surat Keputusan (SK) dan legalitas pendukung lainnya serta sejarah berdirinya APKLI di NTB dan Nasional.

Lebih jelas,Dela menyampaikan,AKPLI berposisi jadi mitra strategis Kementrian Perdagangan maupun Dinas Perdagangan di Daerah.Hubungan kedua belah pihak mencakup koordinasi penataan lokasi berjualan,pemberdayaan usaha,dan akselerasi legalitas seperti NIB agar pedagang Naik Kelas.

Adapun kaitan operasional antar keduanya meliputi ; 1.Pemberdayaan dan bantuan modal,2.Legalitas dan perizinan,dan 3.Fasilitas ruang usaha.

"Kami ingin Dinas Perdagangan bisa bantu pedagang kaki lima naik kelas,mohon kami diakomodir,dibina,dilatih,dan difasilitasi, ,"ungkap Dela.

Sesuai dengan surat tujuan hearing,dapat dijabarkan program APKLI,kegiatan APKLI, permasalahan kawan-kawan PKL di lapangan,dan meminta izin berjualan.
Program APKLI antara lain :
1. Penataan,mencakup ;A.Pendataan PKL semua wilayah ( sedang berjalan ).B.Kartu Anggota sebagai identitas Anggota APKLI,C.Zona Wilayah PKL Pemda menetapkan lokasi,agar tidak terjadi penggusuran.
2.Kemitraan & ekonomi ;A.Menjalin kerja sama dengan Bank/BUMN,B. Pelatihan Usaha,C.Bazar/Even.
3.Kebersihan & Lingkungan ;A. PKL Bersih,B.Bank Sampah
4. Perlindungan dan Advokasi ;A. Bantuan Hukum,3.Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan)
5.Sosial ;A. Kas Duka,B.Santunan Pendidikan
6.Kemitraan dengan Pemerintah ;
A. Siap bermitra dengan Pemda


Sementara Kegiatan APKLI antara lain:
1. Sedang melakukan Pendataan PKL semua wilayah Lobar
2. Mendorong semua Anggota APKLI mendaftar BPJS Ketenagakerjaan sebagai Perlindungan Kecelakaan Kerjanya
3. Anggota APKLI ikut berjualan di even-even penyelenggaraan Pemerintah seperti Peresean,CFN/CFD,giat-giat promosi pariwisata,pasar murah, dan lainnya.

Topik yang tidak kalah penting yakni  permasalahan kawan-kawan PKL seperti :
1. Berjualan Kena Gusur
2. Tidak di kasi tempat berjualan
3. Tidak adilnya pemerintah terhadap PKL
4. PKL butuh Kenyamanan dalam berjualan.Meminta izin bahwa APKLI akan berjualan di titik-titik strategis untuk geliatkan perputaran ekonomi.

Mendengar asiprasi tersebut,H.Mohammad Adnan,S.Sos Kepala Dinas Perdagangan Lombok Barat mengaku sangat terkesan dan memberi apresiasi penuh.Pihak sangat terbuka terhadap siapapun yang ingin bekerjasama berkontribusi bagi kemajuan Daerah dan masyarakat.

Berkaca dari inisiatif Pemerintah sendiri,sudah ada gebrakan seperti disediakannya akses permodalan pinjaman tanpa bunga yang bisa diakses melalui Dinas Perindustrian,Koperasi, UMKM,dan Tenaga Kerja.Di Bulog juga pedagang bisa peroleh harga het untuk ambil barang komoditi seperti minyak curah,beras dan lainnya asal penuhi syarat yang berlaku.

"Saya bersyukur adanya APKLI ini,bisa bantu kerja-kerja kami,terlebih ada BPJS karena kami juga malakukan hal yang sama ke buruh-buruh pasar,"utara Kadis Adnan.

Intinya disarankan,penuhi kelengkapan izin-izin,sertifikasi halal,bpom,dan lainnya.Maka semua kebutuhan mulai dari bantuan permodalan,pelatihan,pemberdayaan,naik kelas,sampai pemasaran produk ke market-market dapat dikases dengan mudah.Terpenting dapat berjalan dengan kemandirian dulu diawal lalu pertahankan supaya tetep eksis.


"Kami siap bantu APKLI untuk beri rekomendasi produknya masuk retail modern dan berjualan di even-even Pemerintah,"tandasnya.

Diakhir sesi,usulan APKLI dalam jangka pendek agar difasilitasi menempati titik lahan Pemda untuk berjualan segera akan dikomunikasikan oleh Disdag agar nanti APKLI sudah bisa tampil ke publik sebagai role model atau percontohan penataan pedagang yang tertib, rapi,bersih,nyaman aman dan elegan sebagai salah satu citra Daerah dimata publik.(irs/Lie)