Lombok Barat, (postkotantb.com) — Puluhan aktivis, tokoh masyarakat, LSM, dan elemen masyarakat dari berbagai kecamatan di Kabupaten Lombok Barat sepakat membentuk Forum Bersih dan Berintegritas (FBI). Forum ini dibentuk Ahad (26/7/2026), sebagai respons pasca Operasi Tangkap Tangan KPK yang menjerat Bupati Lombok Barat beberapa hari lalu.

Pertemuan yang berlangsung di Lombok Barat itu menghasilkan deklarasi bersama untuk mengawal pemulihan tata kelola pemerintahan daerah agar berjalan bersih, transparan, profesional, dan berintegritas.

Mengusung slogan "Kawal Kebijakan, Tegakkan Integritas, Bersihkan Gumi Patut Patuh Patju", forum ini menunjuk Sahban sebagai Ketua Forum FBI.

Ketua Forum FBI, Sahban, mengatakan terbentuknya forum merupakan cerminan aspirasi masyarakat yang menginginkan pembenahan menyeluruh di Lobar.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan wartawan dan LSM yang selama ini konsisten menyampaikan berbagai informasi dan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Pasca OTT KPK, kami memandang ini sebagai momentum penting untuk melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan di Lombok Barat," ujar Sahban kepada awak media.


Ia menegaskan FBI akan menjadi wadah penyatu berbagai unsur masyarakat.  
"Kami ingin seluruh elemen masyarakat melebur menjadi satu. Semua aspirasi yang telah kami himpun akan disampaikan secara resmi melalui surat kepada DPRD Kabupaten Lombok Barat dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya kami akan meminta agenda audiensi agar seluruh aspirasi masyarakat dapat dibahas secara terbuka dan sesuai mekanisme yang berlaku," katanya.

Deretan Aspirasi yang Disampaikan ke DPRD dan Pemda

Meski memahami roda pemerintahan saat ini dalam masa transisi, Forum FBI telah merumuskan sejumlah poin aspirasi:

1. Tata Kelola Pemerintahan dan Simbol Daerah

- Evaluasi menyeluruh terhadap OPD yang saat ini menjabat
- Evaluasi kebijakan dan simbol pemerintahan yang menimbulkan polemik
- Evaluasi Mars Kabupaten Lombok Barat dan dikembalikan ke versi sebelumnya  
- Penurunan foto-foto mantan kepala daerah di instansi dan media publikasi resmi
- Evaluasi slogan "Kerja Nyata" dan diganti dengan slogan baru

2. Pelayanan Publik

- Evaluasi menyeluruh manajemen RS Tripat Gerung, mulai dari jajaran direksi, wakil direktur, hingga Dewan Pengawas
- Mendesak PLT Bupati Lobar, Hj. Nurul Adha, menempatkan figur berkompeten di bidang kesehatan sebagai Dewas RS

3. BUMD dan Pendapatan Daerah  

- Evaluasi kebijakan perpajakan daerah, khususnya pajak sektor galian C agar lebih berpihak ke masyarakat dan dunia usaha
- Evaluasi kepemimpinan PT Air Minum Giri Menang. Diharapkan dipimpin sosok profesional, jujur, dan berintegritas

Apresiasi ke KPK dan Komitmen Konstitusional

Forum juga menyampaikan apresiasi kepada KPK.  
"Kami mengapresiasi langkah KPK yang telah merespons berbagai laporan masyarakat. Kami berharap proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Sahban.

Ke depan, FBI akan mengurus legalitas organisasi agar pengawasan masyarakat dapat berjalan secara resmi.  
"Kami akan segera mengesahkan forum ini menjadi organisasi yang memiliki badan hukum dan legalitas yang jelas. Seluruh langkah yang kami tempuh akan dilakukan melalui mekanisme konstitusional dan sesuai aturan hukum. Tujuan kami bukan untuk mengganggu jalannya pemerintahan, melainkan membantu mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, serta pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat Lombok Barat," tutup Sahban. (Ramli Jamak)