Mataram, (postkotantb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meluncurkan serangkaian kebijakan strategis untuk mempercepat reformasi pendidikan yang terintegrasi dengan penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program tersebut diluncurkan langsung oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, di SMKN 5 Mataram, Rabu (15/7/2026), sebagai langkah membangun pemerataan mutu sekolah, memperkuat daya saing lulusan, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, sekaligus menumbuhkan karakter dan kepedulian lingkungan di kalangan peserta didik.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB beserta jajaran, Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB, perwakilan Bank Indonesia, BPR NTB, serta kepala SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta se-NTB yang mengikuti kegiatan secara langsung maupun daring.


Pada kesempatan itu, Gubernur meluncurkan lima program strategis, yaitu Golden Ticket, SMK Mendunia, Gerakan Tanam Cabai untuk Pengendalian Inflasi (TAPSI), bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa kurang mampu, serta relaksasi pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa tantangan terbesar pendidikan di NTB saat ini adalah belum meratanya kualitas SMA dan SMK. Menurutnya, sistem zonasi tidak akan berjalan efektif apabila mutu sekolah masih berbeda jauh, sehingga masyarakat terus berupaya mencari cara agar anaknya diterima di sekolah-sekolah yang dianggap favorit.

"Kalau kualitas seluruh SMA dan SMK kita sama baiknya, masyarakat tidak lagi sibuk mencari sekolah favorit. Karena itu yang harus kita benahi terlebih dahulu adalah kualitas sekolahnya," tegas Miq Iqbal.

Untuk mewujudkan pemerataan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB meluncurkan Golden Ticket, sebuah mekanisme seleksi terbuka untuk menjaring kepala sekolah terbaik yang memiliki kapasitas kepemimpinan dan manajerial guna ditempatkan di sekolah-sekolah yang membutuhkan percepatan peningkatan mutu. Pada tahap awal, tujuh kepala sekolah terpilih akan menjalankan penugasan khusus di berbagai daerah.

Menurut Gubernur, penugasan tersebut merupakan bentuk penghargaan, bukan hukuman. Para kepala sekolah akan menerima insentif yang nilainya lebih besar daripada gaji pokok serta diberi kewenangan memilih dua guru pendamping melalui skema Silver Ticket. Mereka diberikan waktu satu bulan untuk mengidentifikasi persoalan sekolah, menyusun proyek perubahan, dan melaksanakan program peningkatan kualitas dengan dukungan anggaran khusus dari pemerintah.

Reformasi pendidikan juga diarahkan untuk memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia kerja melalui program SMK Mendunia. Pemprov NTB akan mendorong pengembangan sekolah berbasis potensi wilayah dan kebutuhan industri, seperti SMK pertambangan, alat berat, mekanik, dan konstruksi di kawasan Hu'u dan Lunyuk guna menyiapkan tenaga kerja terampil bagi sektor industri yang terus berkembang.


Selain memperkuat kompetensi vokasi, Pemerintah Provinsi NTB juga mendorong peningkatan literasi bahasa Inggris agar lulusan SMK memiliki daya saing di pasar kerja nasional maupun internasional. Gubernur mengungkapkan, banyak lulusan SMK asal NTB yang kini bekerja di berbagai perusahaan dalam dan luar negeri dengan penghasilan yang sangat kompetitif.

"SMK harus menjadi tempat lahirnya tenaga kerja yang profesional, adaptif, dan siap bersaing, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan industri di NTB, tetapi juga di tingkat nasional dan global," ujarnya.

Sebagai bentuk keberpihakan kepada tenaga pendidik, Gubernur juga menyerahkan Surat Keputusan relaksasi penggunaan Dana BOS yang memungkinkan sekolah memberikan tambahan penghasilan kepada guru dan tenaga kependidikan berstatus PPPK Paruh Waktu. Mulai September mendatang, mereka akan menerima tambahan penghasilan minimal Rp500 ribu setiap bulan, di luar hak yang telah diterima sebelumnya. Kebijakan tersebut telah memperoleh persetujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan NTB menjadi salah satu dari sedikit provinsi di Indonesia yang mendapatkan izin tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur meluncurkan Gerakan Tanam Cabai untuk Pengendalian Inflasi (TAPSI) sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan daerah. Program ini lahir dari pengalaman NTB ketika lonjakan harga cabai menjadi penyumbang utama inflasi sehingga pemerintah harus mendatangkan pasokan dari luar daerah dengan biaya yang tinggi.


Melalui TAPSI, setiap siswa baru SMA, SMK, dan SLB diwajibkan menanam satu pohon cabai. Dengan sekitar 41 ribu peserta didik baru tahun ini, NTB diproyeksikan memiliki cadangan lebih dari 20 ton cabai yang dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pengendalian inflasi sekaligus media pembelajaran karakter.

"Ini bukan sekadar menanam cabai. Anak-anak belajar menyemai, merawat, memanen, hingga memasarkan hasilnya. Mereka belajar bertanggung jawab, peduli terhadap lingkungan, sekaligus membangun keterampilan hidup yang kelak akan berguna bagi masa depan mereka," kata Miq Iqbal.

Perhatian pemerintah juga diberikan kepada pendidikan inklusif. Gubernur mengungkapkan bahwa Pemprov NTB tengah mengupayakan penyediaan kendaraan antar-jemput bagi setiap SLB agar tidak ada lagi anak berkebutuhan khusus yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan akses transportasi.

Sebagai bentuk penghargaan terhadap kreativitas peserta didik disabilitas, Gubernur membeli lukisan karya Fatih, siswa SLBN 2 Mataram, yang dipamerkan dalam kegiatan tersebut.

"Negara harus memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal. No one left behind," tegasnya.


Melalui reformasi pendidikan ini, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmennya membangun ekosistem pendidikan yang berkualitas, merata, adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja, sekaligus melahirkan generasi yang unggul, berkarakter, peduli terhadap lingkungan, dan siap menjadi penggerak pembangunan menuju NTB Makmur Mendunia. (Red)