Mataram, (postkotantb.com) – Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat sinergi untuk mempercepat penyelamatan lingkungan. Fokusnya ada di 3 hal: rehabilitasi hutan, pembenahan sistem pengelolaan sampah, dan pengendalian pencemaran secara terpadu.

Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Lingkungan Hidup yang dipimpin Menteri Lingkungan Hidup RI, Mohammad Jumhur Hidayat, bersama Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Rapat digelar di Aula Bank NTB Syariah, Mataram, Selasa (07/7/2026), dan dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-NTB.

Luncurkan Agenda Aksi Pertobatan Ekologis Nasional

Dalam rapat tersebut, Menteri memperkenalkan Agenda Aksi Pertobatan Ekologis Nasional. Kebijakan ini mendorong pusat dan daerah membangun kesadaran kolektif untuk memulihkan kualitas lingkungan lewat aksi nyata.
 
- Rehabilitasi hutan dan DAS
- Pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular 
- Pemulihan ekosistem pesisir dan laut
- Pengendalian pencemaran udara dan air
- Rehabilitasi lahan kritis dan kawasan pascatambang
- Penguatan EPR dan pasar karbon
"Sebagian besar bencana hidrometeorologi saat ini dipengaruhi oleh kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. Karena itu, pemulihan kawasan hulu dan penghijauan kembali daerah tangkapan air menjadi kebutuhan mendesak," tegas Menteri.


Menteri juga menekankan perubahan paradigma sampah. Pola angkut dan buang sudah tidak cukup. Harus dimulai dari sumber: pemilahan organik dan anorganik, pengomposan, reuse, dan daur ulang.

"Kalau pengelolaan dimulai dari sumbernya, beban tempat pemrosesan akhir akan jauh berkurang. Pendekatan ekonomi sirkular inilah yang harus kita bangun bersama sesuai karakteristik dan kearifan lokal masing-masing daerah," ujarnya.

NTB Hadapi 2 Tantangan Besar: Hutan Rusak dan Sampah Menumpuk

Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menyambut baik arah kebijakan tersebut. Ia menyebut persoalan lingkungan sudah masuk kategori mengkhawatirkan.

Di Pulau Sumbawa, kerusakan hutan memicu banjir berulang hampir setiap tahun. Kota Bima paling terdampak akibat kerusakan hutan di Kabupaten Bima dan sebagian Dompu.

"Kami bertekad melakukan penghijauan kembali kawasan-kawasan tangkapan air agar mampu mengurangi risiko bencana sekaligus menjamin ketersediaan air bersih pada masa mendatang," tegas Gubernur.

Tantangan kedua ada di Pulau Lombok. TPAR Kebon Kongok kini menampung hampir 1 juta ton sampah dengan tambahan 400 ton per hari. Gubernur menyebut solusinya bukan hanya menambah kapasitas TPA, tapi juga mengurangi timbulan dari sumber.

Menteri menyatakan kesiapan membantu NTB mencarikan solusi TPAR Kebon Kongok melalui teknologi dan penguatan ekonomi sirkular.

Langkah Konkret: Regulasi, CER, dan Bantuan Komposter

Sebagai tindak lanjut, Pemprov NTB menyiapkan Pergub sanksi administratif sektor kelautan dan perikanan untuk mengendalikan tambak yang merusak pesisir. Pemprov juga menyusun kebijakan _Corporate Environment Responsibility_ (CER) agar sektor usaha, khususnya pariwisata, ikut melestarikan lingkungan.

Dukungan juga datang dari daerah:
 


- Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot: Sudah tanam 1,15 juta pohon lewat Gerakan Sumbawa Hijau Lestari. Komitmen hentikan tanam jagung di hutan negara mulai musim 2026–2027.
- Wali Kota Bima, Arrahman H. Abidin dan Bupati Dompu, Bambang Firdaus: Minta dukungan bibit tanaman keras seperti kemiri dan makadamia serta sarana sampah.
- Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar: Soroti insinerator Gili Trawangan yang belum optimal. Menteri merespons insinerator boleh dipakai jika memenuhi standar emisi, dan pusat siap dampingi teknis.

Sebagai dukungan konkret, Kementerian LH siap mengalokasikan program penanaman 2 miliar pohon, dampingi ekonomi sirkular, bantu kajian armada angkut sampah, dan dukung teknis program rehabilitasi.

Menteri juga menyerahkan 200 unit komposter secara simbolis kepada Pemprov NTB sebagai langkah awal mengolah sampah organik dari sumber.

Gerakan Bersama untuk NTB Berkelanjutan

Rapat ditutup dengan kesepakatan bersama: menjadikan penyelamatan lingkungan sebagai gerakan bersama. Melalui rehabilitasi hutan, pembenahan sampah, regulasi pro-lingkungan, dan kolaborasi lintas sektor, NTB menegaskan komitmen membangun pembangunan berkelanjutan.

"Kami jadikan kelestarian lingkungan sebagai fondasi utama kesejahteraan generasi masa depan," pungkas Gubernur. (Red)