Lombok Barat, (postkotantb.com) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menjalankan pemerintahan yang sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan saat meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026).

Di hadapan jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ribuan masyarakat, Presiden mengatakan seluruh penyelenggara negara memikul amanah besar untuk mengabdi kepada rakyat. Karena itu, setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan bangsa.

Aparatur Negara adalah Pelayan Rakyat

Presiden mengingatkan bahwa birokrasi, TNI, Polri, hingga aparat penegak hukum pada hakikatnya adalah pelayan rakyat. 

“Seluruh kewenangan, jabatan, dan fasilitas yang dimiliki merupakan amanah yang bersumber dari rakyat sehingga harus digunakan secara bertanggung jawab,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya supremasi hukum. Menurut Presiden, hukum harus ditegakkan secara adil tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan seseorang. Hal ini menjadi fondasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan dipercaya masyarakat.

Komitmen Berantas Korupsi dan Jaga Ketahanan Pangan

Dalam pidatonya, Presiden kembali menegaskan tekad pemerintah memberantas korupsi dan menutup kebocoran keuangan negara yang selama ini menghambat pembangunan nasional.

“Setiap rupiah uang negara harus dikelola secara efektif dan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pelayanan publik, serta program-program yang meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Presiden juga menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan rakyat hidup dalam kemiskinan maupun kesulitan pangan. Ketahanan pangan disebutnya sebagai fondasi kedaulatan bangsa yang harus diperkuat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan produktivitas pertanian, dan keberpihakan kepada petani sebagai produsen pangan nasional.

Hemat Rp170 Triliun dari B50 untuk Pembangunan

Selain pangan, Presiden menyampaikan optimisme terhadap kemandirian energi nasional. Salah satu langkah strategisnya adalah pengembangan bahan bakar nabati B50.

Ia menyebut pengembangan B50 berpotensi menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp170 triliun. Penghematan itu akan dialihkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis seperti bendungan, jaringan irigasi, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan kebutuhan lain yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Presiden mengakui kebijakan-kebijakan strategis pemerintah tidak selalu mudah dijalankan. Namun ia memastikan pemerintah akan tetap konsisten mengambil keputusan yang berpihak kepada kepentingan nasional, meski harus menghadapi berbagai tantangan.

“Seluruh ikhtiar pemerintah diarahkan untuk membangun Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera. Melalui pemerintahan yang bersih, penegakan hukum yang berkeadilan, dan pembangunan yang berpihak kepada rakyat, kita optimistis Indonesia mampu menjadi bangsa maju dan memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya,” tutup Presiden. (Red)