Lombok Barat, (postkotantb.com) – Lembaga Swadaya Masyarakat KASTA NTB bersama puluhan anggotanya menggelar aksi unjuk rasa di tiga titik di Kabupaten Lombok Barat, Kamis (30/7/2026). Aksi menyasar Kantor Inspektorat, Kantor Bupati, dan DPRD Lombok Barat sebagai bentuk desakan pembenahan total pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Lombok Barat nonaktif, Lalu Ahmad Zaini (LAZ).

Aksi dimulai di depan Kantor Inspektorat Lombok Barat. Massa meminta Kepala Inspektorat, H. Suparlan, menemui mereka untuk memberi penjelasan terkait fungsi pengawasan internal pemerintah. Namun hingga puluhan menit, Kepala Inspektorat tidak menemui demonstran.


Sekretaris DPD KASTA Lombok Barat, Muhammad Hawari, mengkritik kinerja Inspektorat yang dinilai belum maksimal menjalankan fungsi pengawasan.

Ketua Umum DPP KASTA NTB, Zulfan Hadi, menyebut OTT KPK terhadap Bupati Lobar sudah menjadi perhatian nasional. Menurutnya ini momentum untuk membenahi tata kelola pemerintahan di Lobar.

"Kami bukan hadir karena kepentingan politik ataupun balas dendam. Siapa pun kepala daerahnya akan kami dukung selama kebijakannya berpihak kepada rakyat dan terbuka terhadap kritik," tegas Zulfan.

Zulfan juga menyoroti penempatan pejabat yang tidak berbasis kompetensi dan meminta evaluasi menyeluruh terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

PLT Bupati Terima Massa

Di Kantor Bupati, Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, bersama sejumlah kepala OPD dan Kapolsek Gerung menerima langsung massa aksi.

Nurul Adha mengaku amanah sebagai PLT merupakan tanggung jawab besar di tengah musibah OTT KPK. Ia memastikan sebagian tuntutan sudah mulai ditindaklanjuti.

"Saya merasakan ini sebagai amanah yang sangat berat. Dengan dukungan masyarakat, termasuk KASTA NTB, Insya Allah kita akan bersama-sama bangkit dari musibah ini," ujar Nurul Adha.


Ketua DPD KASTA Lombok Barat, Tantowi Jauhari, menegaskan KASTA hadir sebagai mitra kritis. "Kami akan mendukung pemerintah apabila kebijakannya berpihak kepada masyarakat. Namun apabila menyimpang, kami akan menjadi pihak pertama yang mengkritisi," katanya.

Lima Tuntutan KASTA NTB

Di hadapan PLT Bupati, KASTA NTB menyampaikan 5 tuntutan:
1. Pembersihan OPD dan BLUD yang dinilai bagian dari kepemimpinan sebelumnya, serta mengembalikan pejabat yang dimutasi sesuai kompetensinya.
2. Pencopotan Kepala Inspektorat dan membangun Inspektorat yang independen.
3. Pengembalian tenaga honorer yang sebelumnya diberhentikan agar mendapat haknya kembali.
4. Evaluasi PLT Sekretaris Daerah demi pembenahan birokrasi.
5. Pergantian jajaran direksi PT Air Minum Giri Menang (PT AMGM) menyusul proses hukum yang berlangsung.

KASTA NTB menegaskan akan terus mengawal tuntutan tersebut dan siap kembali menggelar aksi jika tidak ada tindak lanjut.

*DPRD: Kami Terlambat Dapat Informasi*
Aksi ditutup di Kantor DPRD Lombok Barat. Massa diterima Ketua Komisi III DPRD Lombok Barat dari Fraksi PKB, Muhammad Fauzi. Ia meminta maaf karena pimpinan dan anggota DPRD sedang agenda di luar daerah.


"Kami baru mendapatkan informasi sekitar 30 menit sebelum aksi dimulai. Ini bukan kesengajaan DPRD untuk tidak menerima teman-teman KASTA NTB," kata Fauzi.

Ia memastikan aspirasi akan menjadi bahan evaluasi. Fauzi juga menyebut sejumlah proyek strategis yang kini jadi perhatian hukum tidak pernah dibahas rinci bersama DPRD.
Aksi berlangsung kondusif dengan pengawalan aparat kepolisian. (Ramli Jamak)