Lombok Barat, (postkotantb.com) – Momentum Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dimaknai Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebagai ruang refleksi. Wakil Ketua I DPRD Lombok Barat, H. Abubakar, mendorong adanya transformasi menyeluruh agar pembangunan daerah tetap berjalan sesuai aturan.

Hal itu disampaikannya usai Upacara Bendera dan Refleksi HUT ke-81 RI di Bencingah Agung, Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (17/8/2026).


Menurut H. Abubakar dari Fraksi PKS, kemerdekaan adalah keberkahan sekaligus momentum pembenahan. 
“Makna kemerdekaan hari ini tentu saja adalah sebuah keberkahan. Untuk konteks Lombok Barat, tentu harus ada transformasi dari banyak hal. Pemerintahan daerah bisa berganti, tetapi Lombok Barat akan tetap hidup dan berkembang sepanjang masa,” ujarnya.

Ia mengibaratkan Lombok Barat seperti bahtera yang sedang berlayar. Berbagai peristiwa dalam perjalanan pemerintahan, katanya, harus jadi pelajaran agar daerah tidak kehilangan arah.

“Kalau ibarat bahtera yang berjalan di lautan, jangan sampai kita sedikit oleng kemudian terbawa arus. Kita harus kembali fokus agar transformasi Lombok Barat bisa menjadi lebih baik,” katanya.

Serap Anggaran 41 Persen, Perlu Fokus Kerja Tim

H. Abubakar menilai masukan dari tokoh masyarakat, tokoh perempuan, hingga LSM dalam rangkaian refleksi adalah energi positif. Ia menekankan pentingnya kerja tim yang solid agar pemerintahan tetap _on the track_ di tengah persoalan yang ada.

“Kita membutuhkan team work yang betul-betul fokus untuk melewati masa-masa yang sudah kita ketahui bersama. Kita harus tetap on the track,” tegasnya.

Ia juga menyoroti serapan anggaran daerah yang baru berada di kisaran 41 persen. Karena itu ia mengingatkan agar persoalan yang ada tidak mengganggu fokus pemerintah dalam menjalankan program dan pelayanan publik.

“Jangan sampai dengan beberapa persoalan yang ada, kita terbawa dalam situasi seolah-olah kita tidak bisa fokus dan tidak bisa berjalan,” ujarnya.

Selain pembangunan, ia menekankan pentingnya menjadikan hukum sebagai pijakan utama setiap kebijakan.

“Kita ini negara hukum. Hukum itu harus menjadi panglima. Apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita putuskan harus ada dasar hukumnya,” tegasnya.

Ia mengingatkan, kewenangan pemimpin memiliki batas dan aturan main. Budaya saling mengingatkan antara pimpinan dan bawahan juga perlu dibangun, bukan dianggap pembangkangan.

“Jangan sampai kadang persepsi orang, ketika melihat bawahan mengingatkan pimpinan, kemudian dianggap lancang. Padahal itu bisa menjadi cara untuk mengingatkan kita,” ujarnya.

H. Abubakar berharap HUT RI ke-81 menjadi titik balik untuk memperkuat kebersamaan dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.

“Harapan saya di hari kemerdekaan ini, bagaimana Lombok Barat, terutama di level pimpinan, melihat kita semua sebagai satu tim. Mereka juga manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi,” katanya.

Ia menutup dengan menekankan bahwa kebebasan berpendapat harus tetap bertanggung jawab dan berada dalam koridor hukum.

“Sebagai manusia, kita diberikan kebebasan untuk mengambil sikap. Tetapi kebebasan itu tentu bukan kebebasan yang kebablasan,” pungkasnya. (Ramli Jamak)