Sumbawa Besar, (postkotantb.com)— Pemerintah Kabupaten Sumbawa memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam upaya menangani permukiman kumuh secara terpadu dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. saat menghadiri Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia di Jakarta, Senin, 14 September 2026.


Forum tersebut menjadi momentum untuk menyatukan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam menangani persoalan permukiman kumuh, sekaligus menyelaraskan kebijakan dan program agar intervensi yang dilakukan lebih efektif serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Bupati Jarot menilai, penanganan permukiman kumuh tidak dapat hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan masyarakat memperoleh lingkungan tempat tinggal yang sehat, aman, nyaman, dan layak.

“Forum ini menjadi ruang penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan penanganan permukiman kumuh yang terpadu, berkelanjutan, dan tepat sasaran,” ujar Bupati Jarot.


Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, penanganan kawasan kumuh diharapkan tidak berhenti pada perbaikan sarana dan prasarana, tetapi memberikan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan warga.

“Ikhtiar ini bukan hanya tentang membangun infrastruktur, tetapi juga memastikan masyarakat dapat tinggal di lingkungan yang sehat, aman, layak, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik,” tegasnya.

Bupati Jarot menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu kunci untuk memastikan program penanganan permukiman kumuh dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.

Melalui koordinasi tersebut, Pemkab Sumbawa berharap dukungan dan program penanganan kawasan kumuh dapat semakin diselaraskan dengan karakteristik serta kebutuhan wilayah.


Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemkab Sumbawa dalam mendorong pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan kolaborasi yang semakin kuat, penanganan permukiman kumuh diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan, sehingga masyarakat Sumbawa dapat menikmati kawasan hunian yang semakin tertata dan layak. (Jhey)