Sumbawa Barat, (postkotantb.com)  – Dua kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang masih ditangani Disnakertrans menjadi sinyal bahaya perekrutan tenaga kerja non-prosedural di Sumbawa Barat. Kondisi ini disorot dalam Sosialisasi Pencegahan TPPO Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2026 di Kedai Sawah, Kemutar Telu Center (KTC), Taliwang, Selasa (08/9/2026).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa Barat, Slamet Riadi, mengatakan sosialisasi bertujuan meningkatkan kewaspadaan masyarakat, khususnya pencari kerja, terhadap modus rekrutmen ilegal ke luar negeri.

Dalam laporannya, Slamet merinci dua kasus yang sedang diproses.  
Kasus pertama: Rosita binti Hamzah, warga Desa Kemuning, Kecamatan Sekongkang. Awalnya dijanjikan kerja di Dubai, namun setelah 10 hari transit justru diberangkatkan secara non-prosedural ke Libya. Saat ini masih dalam proses pemulangan.  


Kasus kedua: Seorang warga Desa Marente yang dijanjikan menjadi guru di Brunei Darussalam, tetapi malah diterbangkan dan dipekerjakan di Malaysia. Pemulangannya dikoordinasikan bersama KBRI Kuala Lumpur.

Dua korban TPPO yang sudah berhasil dipulangkan, Nur Hayati asal Seteluk dan Tiara Salwa asal Seteluk dari Libya, juga hadir untuk berbagi pengalaman.

“Perangkat desa dan aparat kewilayahan adalah ujung tombak. Lurah, Kepala Desa paling paham kondisi warganya. Kapan warganya tidak ada di tempat, kapan akan pergi, pasti diketahui,” tegas Slamet.

Sosialisasi menghadirkan 3 narasumber: Made Setyaningrum dari BP3MI NTB, Aiptu Susilo dari Polres Sumbawa Barat, dan Riski Dwi Hadiputra dari Imigrasi TPI Kelas II Sumbawa.

Bupati Sumbawa Barat H. Amar Nurmansyah menekankan pencegahan TPPO harus dimulai dari perubahan pola pikir masyarakat. Menurutnya, tanggung jawab ini tidak bisa hanya diemban Disnakertrans.

“Kita harus memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat. Jangan sampai karena tergiur janji manis atau proses yang serba cepat, akhirnya justru menjadi korban penipuan dan eksploitasi di negeri orang,” harap Bupati Amar.

Ia meminta camat, kades, lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas memperkuat pengawasan.  
“Saya minta mari kita pasang mata dan telinga di wilayah masing-masing. Jangan sampai ada lagi warga kita yang terbujuk rayu lalu diberangkatkan secara non-prosedural,” tegasnya.


Kegiatan dibuka Bupati Amar Nurmansyah, didampingi Kapolres Sumbawa Barat AKBP Rendy Andy Julikhlas, perwakilan Dandim 1628/Sumbawa Barat, Asisten Pemerintahan dan Kesra Khusnasrti, serta Kepala Disnakertrans Slamet Riadi. Hadir juga perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, aparat keamanan, P3MI berizin, pemerhati tenaga kerja, dan korban TPPO yang telah dipulangkan. (Amry)