Sumbawa Besar, (postkotantb.com) — Penguatan ekonomi keluarga menjadi salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mendorong penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Upaya ini membutuhkan program yang terarah, pendampingan bagi masyarakat, serta keterlibatan berbagai pihak dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., saat membuka Workshop Penguatan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 di Kantor Bupati Sumbawa, Jumat (16/10/2026).


Forum tersebut menjadi ruang koordinasi untuk memperkuat strategi pemberdayaan masyarakat. Sejumlah pemangku kepentingan dari tingkat pusat dan daerah turut terlibat, bersama unsur organisasi perangkat daerah (OPD) dan kalangan akademisi. Kolaborasi juga diperkuat melalui keterlibatan lembaga internasional Breakthrough International.

Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa penanganan kemiskinan perlu diarahkan pada upaya membangun kemampuan masyarakat agar mampu meningkatkan taraf hidup secara mandiri. Menurutnya, bantuan sosial perlu dilengkapi dengan dukungan usaha produktif sehingga penerima manfaat memiliki kesempatan untuk mengembangkan sumber penghasilan.

Ia mencontohkan pemberian modal usaha sebesar Rp5 juta yang disertai pendampingan secara intensif sebagai salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan. Dengan pendampingan yang tepat, bantuan diharapkan menjadi modal untuk membangun usaha, bukan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bupati juga mengingatkan pentingnya mengintegrasikan program antarperangkat daerah. Menurutnya, penanggulangan kemiskinan akan lebih efektif apabila setiap sektor bergerak dalam satu arah dan menyusun intervensi berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Perhatian terhadap keluarga kurang mampu juga diarahkan melalui dukungan terhadap program Sekolah Rakyat. Pemerintah Kabupaten Sumbawa mendukung pelaksanaan program tersebut, yang disebut memiliki alokasi kuota bagi 2.200 anak dari keluarga kurang mampu di daerah ini.

Selain memberikan akses pendidikan dan pemenuhan gizi, program tersebut diharapkan dapat mendukung perbaikan kondisi keluarga melalui penanganan kebutuhan hunian serta pengembangan usaha bagi orang tua peserta didik.

Jarot menilai, keberhasilan pemberdayaan sangat bergantung pada kesesuaian program dengan potensi lokal dan partisipasi masyarakat. Karena itu, perencanaan usaha perlu mempertimbangkan kondisi penerima manfaat agar kegiatan ekonomi yang dikembangkan memiliki peluang untuk bertahan dalam jangka panjang.


Pemkab Sumbawa pun menyatakan kesiapan untuk mendukung pelaksanaan program melalui koordinasi lintas sektor dan penyediaan tenaga pendamping. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan proses pemberdayaan berjalan sesuai tujuan.

Melalui penguatan kerja sama tersebut, penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa diharapkan semakin berorientasi pada peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan usaha produktif, dan penguatan kemandirian ekonomi keluarga. (Jhey)