Lombok Tengah kini Tidak Malu, Jalan Aspal Akan tembus ke perbatasan Kabupaten Lombok Barat


Lombok Tengah, (postkotantb.com) – Lombok Tengah perlahan bebas menanggung malu, terutama warga di garis depan perbatasan dengan kabupaten lain, tepatnya di Desa Serage, Kecamatan Praya Barat Daya.

Setelah 50 tahun bersabar dalam penantian, masyarakat akhirnya bisa bernapas lega. Ruas jalan Selangit-Kumbak yang berlumpur dan berlubang seperti kubangan kerbau dipastikan mulai dikerjakan November tahun ini.

Kepastian tersebut terlihat dari pemasangan papan proyek dan survei lapangan langsung perwakilan Pemerintah Pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Ditjen Bina Marga Kementerian PU, didampingi legislator RI dan Provinsi NTB dari Fraksi PKS, Kadis PU Lombok Tengah, kepala desa lintas ruas, serta warga setempat.


Proyek preservasi jalan Selangit-Kumbak sepanjang 2,76 kilometer bersumber dari APBN 2026 melalui Inpres Jalan Daerah dengan nilai kontrak Rp12 miliar lebih, ditargetkan selesai 31 Desember 2026.

"Sumber dana APBN, dikerjakan oleh Balai Jalan melalui Inpres Jalan Daerah. Kita hanya menyampaikan usulan bersama beberapa ruas lainnya. Tapi hanya ruas yang di Desa Serage disetujui," ungkap Kepala Dinas PU Lombok Tengah Lalu Rahardian, Senin (2/11/2026).

Ia mengatakan pekerjaan utama meliputi pengaspalan dan rabat bahu. Pasangan batu dikurangi karena drainase menggunakan u-ditch. Ada masukan untuk crossing di beberapa titik.

Meski memasuki musim hujan, Rahardian optimistis pekerjaan bisa selesai menyesuaikan kondisi lapangan.

"Insyaallah akan bisa terselesaikan dan semua pekerjaan tercover dengan anggaran yang ada," terangnya.

Anggota DPRD NTB Dapil Lombok Tengah TGH Patompo Adnan menambahkan, jalan tersebut sebelumnya pernah dikeraskan namun kembali rusak karena tidak dilengkapi drainase.

Menurutnya, pembangunan ini tidak hanya memperlancar mobilitas warga, tetapi juga mendorong ekonomi dan pariwisata. Akses tersebut dapat menjadi jalur menuju Selong Belanak hingga bandara dari wilayah selatan Lombok.

"Kerja sama dan sinergi dari semua pihak termasuk dari 4 desa yang dilalui mutlak diperlukan, untuk memastikan tidak ada kendala di lapangan selama pengerjaan," imbaunya.


Hal senada disampaikan Anggota Komisi V DPR RI H. Abdul Hadi. Kehadiran infrastruktur ini merupakan upaya pemerintah menghadirkan akses layak bagi masyarakat perbatasan, sehingga harus dimanfaatkan dan dijaga bersama agar bertahan lama.

Hingga berita ini diturunkan, kontraktor maupun konsultan belum ditemui untuk pernyataan terkait transparansi publik. (Irs)