DKP Bentuk Tim Percepatan Program PDPGR, Tuntas Kartu Bariri

Sumbawa Barat (postkotantb.com)  -Kehidupan masyarakat nelayan yang miskin dan dekat dengan laut menyebabkan tingginya kerentanan kesehatan masyarakat nelayan. Jaminan kesehatan dari pemerintah akan sangat membantu perekonomian keluarga nelayan.

Alokasi pengeluaran yang seharusnya digunakan untuk biaya kesehatan dapat dimanfaatkan oleh nelayan untuk kebutuhan hidup yang lain. Untuk itu Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) tuntas Kartu Bariri Nelayan  terus di kebut oleh Dinas  Kelautan dan Prikanan (DKP) Kabupaten Sumbawa Barat, guna  memacu meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan dan meminta kepada para nelayan untuk segera melakukan percepatan pendaftaran Kartu Bariri Nelayan agar dapat di peroses dan di targetkan dapat segera tuntas.

Untuk memacu percepatan pendaftaran Plh. Kepala Dinas Kelautan dan Prikanan, Zainal Arifin. SP, mengungkapkan, "Untuk menyelesaikan target kartu bariri nelayan , kami sudah membentuk Tim sebagai instruksi pelaksanaan sosialisasi agar program penuntasan kemiskinan melalui PDPGR yang dicanangkan oleh Dr Ir H W Musyafirin dan Fud Syaifudin ST agar dapat terlaksana dan terarah tepat waktu. Dalam menuntaskan program penyaluran kartu Bariri Nelayan tersebut , pihaknya melaksanakan kegiatan dengan sistem jemput bola, tidak lagi menunggu dari Desa karena apabila dengan cara menunggu prosesnya akan lama sehingga dianggap perlu di lakukan hal ini, " ungkapnya kepada media.

Menurut Zainal Arifin, sejauh ini sudah terlaksana 943 sampan dalam Kartu Bariri nelayan tangkap, secara data anggaka ini masih kurang dari target sehingga tim harus terus bergerak di wilayah dominan kebutuhan nelayan, contohnya area Rawa Lebo yang mencakup Desa Rempe, Desa Seminar, Desa Seloto  dan Desa Salit. " tim saat ini terfokus pada empat wilayah tadi dan bukan hanya melakukan kunjungan pada jam kerja saja tetapi pada malam hari, karena jelas masyarakat lebih aktif bekerja pada pagi hari jadi harus dapat di siasati, " tambahnya.

Ini adalah sala satu bukti dukungan nyata DKP KSB memprioritaskan program Bupati dalam tuntas masyarakat KSB dilarang miskin satu sampan satu nelayan (One Boad One Men).

Lanjut Aripin, dengan tersalurnya bantuan lunak non tunai melalui kartu bariri nelayan, diharapkan 2 tahun kedepan perekenomian para nelayan dapat ditingkatkan dan mampu mengangkat perekonomian keluarga, karena kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan di tengah masyarakat, khususnya masyarakat nelayan menjadi fakta nyata dalam perkembangan pembangunan Indonesia. Selama bertahun-tahun perekonomian makro kelihatan bertumbuh namun di balik pertumbuhan itu  tersembunyi persoalan sensitif yang dapat menimbulkan konflik horizontal dan vertikal di tengah bangsa. Atas persoalan tersebut Pemerintah kabupaten Sumbawa Barat secara resmi telah melauncing Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yang sudah Perdakan , tujuannya untuk memutus mata rantai kemiskinan guna mencapai tujuan pembangunan, yakni struktur masyarakat Sumbawa Barat  yang sejahtera.

“ masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang baik, diukur antara lain dari pemerataan dan keterjangkauan pendidikan, pelayanan kesehatan danpemenuhan kebutuhan hidup baik primer maupun sekunder “ jelas Aripin

Kebanyakan masyarakat pesisir Sumbawa Barat , terkhusus masyarakat nelayan ternyata masih belum mendapatkan nilai lebih dari potensi kekayaan sumber

daya laut . Masyarakat nelayan umumnya masih jauh dari sejahtera yang ditunjukkan dari pendidikan keluarga nelayan yang rendah dan tidak dapat memenuhi standar kesehatan maupun kebutuhan sehari-hari.

Menurut  Aripin ,  ada empat masalah pokok yang menjadi penyebab dari kemiskinan, yaitu kurangnya kesempatan , rendahnya kemampuan ,  kurangnya jaminan , dan

keterbatasan hak-hak sosial, ekonomi, dan politik sehingga menyebabkan kerentanan ,  keterpurukan , dan ketidakberdayaan dalam segala bidang “ urainya

Hadirnya kebijakan Pemerintah Sumbawa Barat melalui PDPGR berupa pemberian Kartu Bariri Nelayan melalui Dinas Kelautan merupakan  upaya dari pemerintah KSB  untuk meningkatkan daya saing masyarakat pesisir, khususnya nelayan sehingga

pengelolaan wilayah pesisir dan laut dapat dilakukan bersama-sama.

Paket kebijakan PDPGR   ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan. Namun, selain membuat kebijakan ekonomi, salah satu hal mendasar yang harus segera dibenahi pemerintah adalah pendidikan

masyarakat pesisir melalui Program Kartu Bariri Nelayan , karena pendidikan memiliki peranan yang sentral karena setiap negara bersaing dalam menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas, memiliki kemampuan yang terampil dan terdidik. Perbaikan sarana dan prasaranapendidikan di lingkungan masyarakat nelayan akan memacu peningkatan kualitas SDM nelayan. Pendidikan yang diberikan berupa pendidikan umum maupun

peningkatan kemampuan nelayan dalam menangkap hasil laut. ( Edi Chandra )