Anggaran BPPD NTB Dihilangkan, Amin: Kemunduran Dan Blunder

Mantan wakil gubernur NTB Muhammad Amin mengkritik keras kebijakan pemerintah yang menghilangkan anggaran BPPD NTB pada APBD NTB 2019

Mataram (postkotantb.com)- Dihapusnya anggaran bagi Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat reaksi keras dari mantan wakil gubernur NTB Muhammad Amin. Kepada awak media di Mataram, Kamis (13/12) Amin menyatakan kebijakan Pemprov NTB bersama Legislatif blunder dan salah kaprah. 

Amin juga mengkritik keras dewan yang menghapus anggaran promosi di BPPD NTB. Menurut Amin sangat aneh sebuah lembaga promosi tetapi tidak memiliki anggaran untuk melakukan promosi. Disinggung alasan pembekuan anggaran BPPD NTB karena ketuanya Fauzan Zakaria maju menjadi anggota legislatif dan kisruh internal di BPPD NTB, Amin menyatakan alasan tersebut sangat tidak mendasar, persoalan Fauzan nyaleg ujar Amin tidak harus menghapus anggaran sebuah lembaga. 

"Tidak bisa kita berbicara personal, BPPD NTB itu isinya perwakilan dari profesi, dan Fauzan di loloskan oleh KPU, ada regulasi yang mengatur, kita jangan fokus pada personal Fauzan tetapi kita berbicara masalah lembaga promosi pariwisata, seandainya ada kesalahan semestinya jangan lembaga ini kemudian yang menjadi korban," tegasnya. 

Amin juga mengatakan bila alibi bahwa BPPD sebagai lembaga independen dan di harapkan tidak mengharapkan anggaran dari daerah juga tidak bisa di benarkan. Ia mengingatkan bahwa BPPD NTB telah terbentuk beberapa periode kepengurusannya, penggunaan anggaran daerah berbentuk dana hibah menurutnya tidak menjadi persoalan. 

"Sangat aneh bila kemudian sekarang BPPD di suruh nyari anggaran sendiri, alasan lembaga independen seperti di Bali, dulu Bali sebelum pariwisatanya seperti sekarang juga mendapat anggaran dari daerah, ini perlu sikap yang bijaksana semua pihak, ada kepentingan yang lebih besar yakni kemajuan pariwisata NTB," paparnya. 

Amin juga meminta gubernur untuk bersikap tegas dengan anggaran BPPD NTB tersebut. Terlebih di saat masa recovery pariwisata akibat gempa kegiatan promosi perlu di tingkatkan. 

"Di saat kondisi normal saja kita masih butuh meningkatkan promosi, apalagi di saat ita melakukan recovery seperti saat ini, saya minta tolong lebih bijaksana lagi dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran, legislatif dan eksekutif perlu lagi duduk bersama untuk membahas anggaran ini lagi," pungkasnya.(RZ)