Wakil Presiden RI H. M. Jusuf Kalla Memimpin Rapat Membahas Penanganan Musibah Gempa Bumi NTB dan Sulawesi Tengah, Rabu (09/19). |
Jakarta (postkotantb.com)- Gubernur NTB, Dr.
Zulkieflimansyah didampingi Wakil Gubernur NTB Dr Hj. Sitti Rohmi Djalillah
menghadiri rapat yang dipimpin Wakil Presiden RI, H. M. Jusuf Kalla, Rabu
(09/01/2019).
Gubernur dan Wagub menghadap Wakil Presiden untuk melaporkan
progressive rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa NTB. Rapat yang membahas
penanganan Musibah Gempa Bumi NTB dan Sulawesi Tengah tersebut berlangsung di
Kantor Wakil Presiden Ri Jl.Merdeka Utara No.15 Jakarta.
Bersama Asisten Bidang Ekonomi Dan Pembangunan, Kalak BPBD,
Kepala Dinas Perkim dan Kepala Dinas Sosial NTB, Gubernur melaporkan sejumlah
hal kepala Wakil Presiden. Namun, saat ini yang perlu menjadi perhatian kata
Gubernur adalah fleksibilitas Pemerintah daerah untuk membangun rumah. "Kalau
bisa Pemerintah daerah diberikan fleksibilitas agar banyak jenis rumah yang
dibangun," ungkap Gubernur di hadapan Wapres, Menko PMK, Menko Polhukam,
Kepala Bappenas dan sejumlah pejabat di Kementerian dan Lembaga.
Gubernur menyontohkan, saat ini banyak masyarakat yang
sudah membangun rumah dengan bahan-bahan lokal. Seperti bedek bambu yang menurut
masyarakat juga tahan gempa.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Ummi Rohmi menyampaikan
sejumlah kendala terkait rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB. Pertama, terbatasnya
jumlah fasilitator. Menurut Wagub, Dana yang ditransfer ke daerah tidak dapat
dicairkan atau ngendap kalau fasilitator masih kurang. "Saat ini, sekitar
44.000 rumah rusak berat di KLU. Sementara fasilitator hanya 100 orang. Maka,
kami butuh 1400 orang fasilitator," Jelas Ummi Rohmi. Hal kedua yang
disamapaikan Ummi Rohmi terkait pencairan Dana yang dilakukan dua tahap.
"Mohon jangan ada pencairan 50 persen - 50 persen, sebab dua Kali
administrasinya," pintanya kepada Wapres.
Sebelumnya, Menteri Koordinator PMK, Puan Maharani, sebagai
Koordinator Penanganan gempa di NTB, melaporkan progres rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa. Diantaranya terkait pendistribusian bantuan dana
stimultan, pendataan Kelompok Masyarakat (Pokmas), Progres pembangunan Rumah
Tahan Gempa (RTG) dan permasalahan dan usulan tindak lanjut. Dana yang sudah
ditransfer ke Pemerintah Daerah sebesar 3,5 trilun. Sedangkan yang sudah
ditransfer ke masyarakat sebesar 1,6 triliun. Terkait pendataan Pokmas.
Puan melaporkan, sampai saat ini, Pokmas yang sudah
terbentuk mencapai 1.850 atau sekitar 22.648 Kepala Keluarga (KK). Dari pokmas
yang sudah terbentuk itu, yang sudah mendapat Surat Keputusan (SK) mencapai
1.530 Pokmas atau sekitar 19.274 KK. Kemudian, jumlah Pokmas yang sudah membuka
Rekening bank sekitar 1.154 Pokmas atau setara dengan 15.201 KK. Dan rekening
yang terisi oleh dana sekitar 490 Pokmas atau sekitar 7.188 KK. Mengenai
Progres pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG).
Puan juga melaporkan minat masyarakat untuk membangun RISHA
sebanyak 3.855 unit, RIKA sebanyak 7.298 unit dan RIKO sebanyak 6.124 unit.
Sementara yang masih dalam tahap proses membangun RIKA sebanyak 1.890 unit,
RIKA 671 unit dan RIKO sebanyak 1.162 unit. Sedangkan total jumlah RIKA yang
sudah dibangun di masing-masing kabupaten/kota terdampak sebanyak 3.996.
rinciannya, Lombok Barat 585, Kabupaten Lombok Tengah 518, Kabupaten Lombok
Timur 934, Lombok Utara 1.003 Mataram 448, Sumbawa 467 Dan Sumbawa Barat
sebanyak 41. Wapres memberikan arahan Menteri terkait untuk segara menambah
fasilitator. Sehingga Pembangunan Huntap di NTB dapat berjalan capat dan
lancar. "Saat ini Pembangunan itu harus tepat dan benar," jelas Jusuf
Kalla.
Selain itu, Wapres meminta sejumlah pihak seperti Kadin untuk menyiapkan
fasilitas yang dapat menunjang Pembangunan Huntap di NTB. (RZ)
0 Komentar