Breaking News

Atasi Keluhan Petani, BUMD Pertanian Bakal Dibentuk

Bupati Lombok Utara H Najmul Akhyar Memukul Gong Tanda Diresmikan acara Musrenbang Pertanian di Kantor Dinas DKPP Lombok Utara, Rabu (27/2).

Lombok Utara (postkotantb.com)- Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengadakan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang). Dari Musrenbang ini diharapkan bisa membentuk BUMD pertanian yang bisa memutus mata rantai permasalahan, salah satunya adalah rendahnya harga komoditas pertanian yang sering dikeluhkan para petani.

Bupati Lombok Utara H Najmul Akhyar mengungkapkan, musrenbang khusus petani ini untuk melihat berbagai persoalan yang dihadapi petani. Pasalnya, sebanyak 80 persen masyarakat KLU berprofesi sebagai petani.

“80 persen masyarakat kita  adalah petani sehingga pertanian ini adalah daya ungkit untuk bisa mengatasi persoalan kemiskinan,” tuturnya usai membuka musrenbang pertanian di Kantor Dinas DKPP Lombok Utara, Rabu (27/2).

Najmul menjelaskan, sektor pertanian sangat potensial untuk menunjang pengentasan kemiskinan. Najmul menilai mata rantai semua sektor mesti di kolaborasikan. Misalnya dari sektor pertanian ke pariwisata, pun demikian dengan perikanan dan lain hal sebagainya. Menyangkut soal pupuk yang kerap dikeluhkan para petani, Pemda sudah bertindak dengan menyediakan dana talangan. 

“Kemarin kita sudah sediakan dana talangan jika pupuk itu terbatas, karena subsidi pupuk sedikit maka kita bisa gunakan dana itu untuk mengatasi,” terangnya.

Najmul melanjutkan, harga komoditas yang rendah menjadi salah satu permasalahan yang sering dialami petani. Hal ini diduga akibat mata rantai distribusi yang begitu panjang. Pemda KLU mendukung kestabilan harga dengan memperpendek jarak antara petani dengan pengusaha.

“Makanya itu yang akan kita upayakan putus, supaya petani sejahtera,” tegasnya.

Salah satu solusi ditawarkan yakni membentuk BUMD pertanian. BUMD ini mengakomodir hasil-hasil pertanian KLU dengan harga yang wajar.  Sehingga petani kita tidak terjerat oleh rentenir dan sebagainya.

Sementara itu, Kepala DKPP Lombok Utara Ir. Nanang Matalata menjelaskan bahwa lahan pertanian di Lombok Utara tercatat kurang lebih 80 ribu hektare. Dari jumlah tersebut terdapat lahan sawah teknis, non teknis, hingga tadah hujan. Begitu juga dengan  potensi perkebunan yang sangat melimpah. Tapi dari itu ia melihat masih ada mata rantai yang seolah terputus.

“Selama ini belum ada pasarnya, kita ingin supaya semua bisa terintegrasi jadi satu. Misalnya dari dukungan kita (DKPP) lalu Disbudpar, PU untuk aksesnya kita design seperti apa,” jelasnya.

Terlebih berbicara pasca gempa, pihaknya mengatakan masyarakat khususnya petani banyak terdampak. Mulai dari lahan hingga alat tani mereka. Dengan begitu, dari sini pihaknya ingin menampung aspirasi kesulitan untuk dicarikan solusinya.

“Hal lain mengenai air inikan krusial. Kita di sini tidak kekurangan, tapi masalahnya topografi lahan pertanian yang berada di atas ini kadang susah mendapat akses. Dari musrenbang ini diharapkan ada solusi,” tandasnya.

Hasil musrenbang tersebut nantinya akan diteruskan pada musrenbang tingkat kabupaten sebelum dituangkan dalam rancangan awal RKPD Lombok Utara. Tidak hanya itu, Pemda akan menggelar musrenbang serupa kaitan dengan berbagai aspek mulai dari anak, mahasiswa, perempuan, dan banyak komunitas lain sebagaimana dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

“Nanti inilah yang kita usulkan di musrenbang kabupaten supaya terakomodir,” pungkasnya. (Eka)

0 Komentar

Posting Komentar

Advertisement

Type and hit Enter to search

Close