 |
| Sekretaris Daerah H. Moh. Taufiq bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Agus Gunawan nampak hadir di tengah-tengah para peserta Hakornas 2019, Selasa (19/3). |
Bandung (postkotantb.com)- Perkembangan perdagangan digital (e-commerce) yang semakin pesat, telah membuat perlindungan terhadap konsumen menjadi salah satu sektor yang mendapat prioritas oleh Kementerian Perdagangan.
Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Ferry Andriono, selaku Ketua Panitia saat pembukaan Pameran Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan, di Area Parkir Gedung Sate Kantor Gubernur Jawa Barat, Selasa (19/3).
Kementerian ini bekerja sama dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat rencananya menyelenggarakan pameran selama dua hari, Senin-Selasa (19-20) dan dibuka secara resmi oleh Gubernur Jawa Barat, M. Ridwan Kamil.
Ferry menyatakan tema Harkonas 2019 adalah "Edukasi Konsumen" di mana konsumen menurutnya harus memperoleh perlindungan untuk kepuasan mereka.
"Tema tersebut merupakan wujud nyata pelaksanaan strategi nasional perlindungan konsumen sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017," ujar Ferry.
Arahnya, imbuh Ferry, adalah memperkuat konsumen dengan memprioritaskannya pada 9 sektor, yaitu obat dan makanan, jasa transportasi, jasa kesehatan, listrik dan gas rumah tangga, jasa keuangan, telematika, telekomunikasi, kendaraan bermotor, perumahan dan barang elektronik, serta e commerce.
Di kesempatan membuka acara, Gubernur Provinsi Jawa Barat, M. Ridwan Kamil menyambut baik upaya pemerintah memberi perlindungan terhadap konsumen, khususnya terhadap konsumen e-commerce itu.
"Konsumen hari ini mencari yang gampang, tapi kadang kala proses quality control dan keyakinan, kita kadang kala banyak pasrahnya. Konsumen sebagai pembeli haknya harus diutamakan," sambut Gubernur yang biasa dipanggil Kang Emil itu.
Pemeran Kepala Sekolah pada Film Dilan 2 tersebut menceritakan kasus yang menimpa dirinya saat berbelanja secara digital.
Kang Emil menuturkan, dirinya pernah berbelanja baju batik secara online, namun kecewa lantaran kualitas barang yang ia terima tidak sepadan dengan gambar baju yang dijanjikan. Untuk itulah, tegas mantan Walikota Bandung itu, pihaknya sangat mendukung penuh tema Harkonas 2019 karena masyarakat harus diedukasi agar terlindungi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri, aku Kang Emil, mengadaptasi digitalisasi tersebut dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor.
"Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi satu-satunya yang melayani warga membayar pajak kendaraan dengan 4 pilihan, di antaranya adalah memanfaatkan platform e commerce, seperti Tokopedia dan Bukalapak, atau membayar pajak lewat retail Indomart-Alfamart," terang Kang Emil.
Menurutnya, dengan perkembangan digital, pihaknya pun telah mengalihkan model pelayanan publik seperti melayani konsumen. Hal itu adalah guna memberikan kepuasan kepada 50an juta rakyat Jawa Barat yang dipimpinnya.
Dengan memanfaatkan digitalisasi pelayanan, Emil percaya pelayanan kepada publik semakin baik.
"Konsumen saat ini tidak mau repot. Kalau bisa tidak perlu bertemu pejabat," pungkas Kang Emil.
Dalam pameran itu, ada 60 boat untuk pelayanan pengaduan konsumen dan 30 produk unggulan milik masyarakat Jawa Barat terlibat untuk memamerkan produknya.
Acara yang sepenuhnya, jelas Ferry Andriono adalah untuk mengedukasi masyarakat, melibatkan para pelaku seperti Ombudsman Indonesia, Federasi Advokat, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Kementerian Perdagangan dan Kementerian terkait lainnya, Otoritas Jasa Keuangan dan pihak perbankan, BPJS Kesehatan, Perkumpulan Penyelesaian Sengketa Jawa Barat, Perkumpulan Perlindungan Konsumen Jawa Barat, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya.
Selain para pelaku itu, paling sedikit 21 Kabupaten/ Kota se Provinsi Jawa Barat yang mengikutkan Usaha Kecil Menengahnya dalam pameran itu.
Acara pembukaan ini dihadiri oleh Menteri Perdagangan RI Enggarto Lukito, Gubernur Jawa Barat, dan para Kepala Daerah yang akan memperoleh prasasti di bidang meterologi.
Mewakili Bupati Lombok Barat, Sekretaris Daerah H. Moh. Taufiq bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Agus Gunawan nampak hadir di tengah-tengah para peserta yang esok harinya akan mengikuti penanda tanganan prasasti Unit Meterologi Lokal yang direncanakan akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. (Eka)
0 Komentar