DPMPD NTB Dorong Penyertaan Modal 10% Untuk Bumdes Dari Dana Desa

Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa H. Ashari menandatangani prasasti Bumdes Mart di Desa Kembang Kerang Lotim 

Mataram (postkotantb.com)- Untuk mengoptimalkan program unggulan provinsi NTB seperti Zero Waste dan Revitalisasi Posyandu serta Stunting, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan kordinasi dengan seluruh desa di NTB untuk ikut andil.

Salah satu yang menjadi perhatian DPMPD NTB adalah persoalan bank sampah. Kepala DPMPD H. Ashari mengatakan pihaknya mendorong pemerintah desa untuk melakukan penyertaan modal 10 persen dari dana desa untuk membentuk bank sampah sekaligus mendorong keberhasilan program Zero Waste.

Melalui bank sampah ini nantinya akan di olah sampah yang berasal dari rumah tangga menjadi barang bernilai ekonomi. Selain itu bank sampah yang di bentuk juga melakukan  tugas sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah sebelum di kirim ke TPA ataupun ke bank sampah.

"Kita dorong Pemdes untuk menyertakan modal 10 persen ke Bumdes, nanti Bumdes yang membentuk bank sampah, hasilnya sampah yang di kirim ke bank sampah di olah menjadi barang yang bernilai ekonomi," paparnya.

Selain penyertaan modal, DPMPD NTB juga menjadi salah satu OPD Pemprov NTB yang berkewajiban menggalakan program revitalisasi posyandu dan  penanganan stunting. Ashari menjelaskan DPMPD NTB di beri tugas untuk peningkatan pendidikan, kesehatan, kebersihan dan ekonomi. Khusus untuk pendidikan akan di gencarkan Paud integrasi di setiap desa, sementara untuk kesehatan pengoptimalan posyandu keluarga, kebersihan dengan pembentukan bank sampah dan terakhir peningkatan ekonomi dengan pengoptimalan pengelolaan bumdes.

"Pendidikan akan di bangun paud integrasi di setiap daerah, kesehatan revitalisasi posyandu, harus di pastikan semua desa di bentuk pokja posyandu, posyandu keluarga dan ada penyertaan modal di bumdes minimal 10 persen dari dana desa," paparnya.

Untuk menyukseskan program tersebut DPMPD NTB berintegrasi dengan Dinas LHK, Dinas Perindusrian, Dinas Perdagangan dan Dinas Sosial.  DPMPD mencatat jumlah desa di NTB sebanyak 995 desa. Untuk memonitoring program tersebut pendamping desa yang telah di tunjuk mengecek setiap hari bahkan setiap bulan progres yang di lakukan oleh kepala desa.

Hasilnya selama enam bulan program integrasi desa, posyandu keluarga yang sebelumnya berjumlah 80 sekarang meningkat menjadi 1000 lebih, sementara DPMPD menargetkan 7000 posyandu keluarga. 

"Bila kordinasi berjalan baik program unggulan ini akan tercapai. Bumdes meningkat dari 100 menjadi 850 bumdes. Problem yang masih di rasakan adalah aspek SDM pengelola bumdes. Ada 40 bumdes yang menunjukan peningkatan signifikan. Bahkan di lotim ada bumdes yang telah menggunakan  aplikasi berbasis daring, jadi masyarakat bisa memesan kebutuhan melalui aplikasi," pungkasnya.(RZ)