Pemdes Jeringo Salurkan BLT Dana Desa Untuk Masyarakat Terdampak Covid-19

, Friday, May 22, 2020 WIB Last Updated 2020-05-22T07:39:50Z

Lombok Barat (postkotantb.com)- Pemerintah Desa Jeringo Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, Jum'at (22/5) menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD) untuk bulan April senilai 99 juta lebih.

Kepala Desa Jeringo Sahril mengatakan penyaluran BLT yang berasal dari dana desa tersebut di peruntukan bagi masyarakat terdampak covid-19. Di desa Jeringo sendiri terdapat 166 Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan BLT DD. Dimana pihak desa mengalokasikan Dana Desa sebesar 30% total anggaran Dari Dana Desa (DD) sejumlah  298.800.000 untuk 3 bulan.

Penyaluran dana desa tersebut di lakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama yakni untuk bulan April senilai 99.600.000 sementara sisanya bulan depan akan dibagikan sebanyak 2 bulan untuk 166 KK sasaran.

"Jadi penyaluran BLT ini di bagi dalam dua tahap, untuk tahap pertama di bulan April sebanyak 99 juta lebih, di tahap dua nanti di salurkan dua bulan sekaligus untuk 166 KK," jelas Sahril.

kegiatan penyaluran bantuan langsung tunai Dana Desa BLT-DD dihadiri langsung oleh kepala dinas DPMD, Kabid inspektorat Kabupaten Lombok Barat, sekcam Gunungsari dan Kanit binmas Polsek Gunungsari. Penyaluran BLT ini juga melibatkan Babinsa dan babinkamtibmas Desa jeringo memantau dan penyaluran tersebut.

Sahril meminta kepada masyarakat yang menerima BLT tersebut untuk di pergunakan untuk membeli kebutuhan pokok. Terutama di masa pandemi saat ini dengan bantuan tersebut dapat mengurangi beban masyarakat.

Agar tidak terjadi salah sasaran penyaluran Sahril menegaskan pihak desa melakukan verifikasi dan validasi data penerima sehingga tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam penyaluran.

"Agar bantuan tersebut tidak double pemerintah Desa bersama tim satgas relawan lawan Covid-19 Desa Jeringo harus berhati-hati dalam menentukan data sasaran sesuai dengan amanat dari Permendes nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 11 tahun 2019," pungkasnya.(RZ)
Komentar

Tampilkan

Terkini