Akibat Corona Anggaran Pembangunan Rumah Layak Huni Dipangkas 70 Persen

Kadis Perkim NTB H. Azhar mengatakan sebanyak 70 persen anggaran pembangunan rumah layak huni di pangkas untuk penanganan covid-19

Mataram (postkotantb.com)- Pandemic covid-19 membuat sejumlah OPD harus menyesuaikan lagi anggaran untuk program kerja mereka. Kewajiban refocusing anggaran untuk program penanganan dampak covid-19 juga berimbas pada program yang telah di susun.

Salah satu OPD yang terkena pemangkasan anggaran adalah Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim)  Provinsi Nusa Tenggara Barat yang harus mengatur ulang program kerja pada tahun ini. 83 paket proyek pembangunan rumah layak huni yang telah di kontrakan 70 persen anggarannya di pangkas.


Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman NTB H. Azhar menjelaskan sedianya pada tahun ini di kontrakan 83 paket pembangunan rumah layak huni dengan nilai 21 milyar, 70 persen anggaran tersebut terpaksa di pangkas dan di alihkan untuk penanganan  covid-19.

Sementara tersisa hanya 6 milyar alokasi anggaran yang tersedia untuk pembangunan rumah layak huni. "Rumah layak huni pada tahun ini sebanyak 83 paket sudah dikontrakan dengan total anggaran Rp 21 milyar, hanya akibat dampak covid dilakukan pemangkasan 70% sehingga menjadi tinggal Rp 6 milyar," paparnya

Azhar melanjutkan sisa 70 persen atau sebanyak 15 milyar anggaran pembangunan rumah layak huni akan di alokasikan pada tahun 2021.

"Dan yang sisanya 70% atau Rp 15 milyar akan dialokasikan tahun anggaran 2021. Program perkim tetap berjalan," jelasnya.

Adapun total rumah layak huni yang akan di bangun pada tahun ini sebanyak 913 unit. Selain pembangunan rumah layak huni, Disperkim NTB juga akan membangun homestay untuk desa wisata di lingkar KEK Mandalika.(RZ)