 |
| Sekjen Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang mengatakan SK Rekomendasi untuk seluruh calon kepala daerah di anulir |
Dihubungi dari Mataram, Sabtu (8/8), Badaruddin menegaskan, kisruh dualisme kepemimpinan di Partai Berkarya sudah berakhir dengan terbutnya Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
SK Kemenkumham yang terbit pada 30 Juli 2020 dengan Nomor: M.HH-16.AH.11.01 TAHUN 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya), itu telah mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-07. AH.11.01 TAHUN 2018 tanggal 12 Juli 2018 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya.
Mengacu SK baru tersebut, terdapat perubahan dari kepengurusan Partai Berkarya. Yaitu, perubahan posisi Ketua Umum dari Hutomo Mandala Putra ke Muchdi Purwopranjono dan Sekretaris Jenderal dari Priyo Budi Santoso ke Badaruddin Andi Picunang. Nama Priyo sama sekali tidak ada di dalam kepengurusan. Sementara Tommy Soeharto, meski tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum tetap berada di posisi elite partai sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya.
“Jadi sudah tidak ada dualisme dalam kepemimpinan Partai Berkarya, kepengurusan baru hasil Munaslub merangkul semua pihak yang sejalan untuk memperbaiki dan membesarkan partai,” ujar Badaruddin.
Menurut dia, SK baru tersebut telah disampaikan kepada KPU dan Kantor Berita Negara. Dengan demikian terhadap Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah di Pilkada 2020 yang diusung oleh Partai Berkarya, maka yang berhak menandatangani Surat B1KWK untuk pendaftaran ke KPU adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya periode2020-2025.
“Surat B1KWK yang terlanjur dikeluarkan oleh pengurus sebelumnya otomatis teranulir dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dipakai untuk pendaftaran ke KPU,” katanya.
Menyusul SK baru tersebut, Badaruddin selaku Sekjen Partai Berkarya menegaskan, DPP Partai Berkarya periode 2020-2025 akan merevitalisasi kepengurusan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota dalam rangka perbaikan kinerja menghadapi Pilkada 2020 dan Pemilu 2024.
“Khusus bagi DPW Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada 2020 dalam waktu dekat sebelum pendaftaran akan dilaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) Provinsi dan Musyawarah Daerah (Musda) Kabupaten/Kota,” tukasnya.
Untuk wilayah Provinsi NTB, Badaruddin mengungkapkan, partai sudah menunjuk pengurus DPP Guntar Boerhamsah sebagai Plt Ketua DPW Partai Berkarya NTB.
"Pak Guntar dari DPP sudah ditunjuk jadi Plt ( Ketua DPW Partai Berkarya) NTB untuk mengadakan Muswil secepatnya. Yang jelas kita berlari kencang," tandas Badaruddin.
Menurutnya dalam waktu dekat ini Plt Ketua DPW Partai Berkarya NTB segera menyelenggarakan Muswil. Persiapannya dibantu oleh kader dan pengurus DPW/DPD provinsi yang dinonaktifkan pengurus sebelumnya.
Beredar kabar, Partai Berkarya sudah melirik politisi Chris Parangan akan didorong maju dalam Muswil sebagai calon Ketua Partai Berkarya NTB. Kiprah dan kinerja politik Chris dinilai mumpuni membesarkan Partai Berkarya NTB ke depan.
Namun terkait kabar tersebut, Badaruddin menjawab dengan elegan. Tidak mengiyakan dan juga tidak langsung menafikan. Pasalnya, saat ini Chris Parangan masih aktif sebagai politisi Golkar sebagai Fungsionaris DPP Golkar pusat.
"Iya kita tahu kinerja bung Chris Parangan bagus, tapi beliau kan Golkar," kata Badaruddin.
Tapi, ia menambahkan bisa saja nama Chris Parangan masuk sebagai kandidat Ketua Partai Berkarya NTB, jika hasil Muswil yang digelar nantinya menginginkan.
"Boleh, Berkarya tetap terbuka. Hasil Muswil yang dilakukan Plt kami bisa kita akomodir," tegasnya.(RZ)
Social Footer