 |
| Cinta Damai: Senin, (19/10), Pjs Bupati KSB mengajak seluruh pihak bersinergi jaga kondusifitas daerah (foto: bidik camera) |
Sumbawa Barat (postkotantb.com)- pelaksanaan acara deklarasi cinta damai yang di gelar oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) merupakan wujud dari keperdulian pemerintah daerah terhadap kondusifitas di KSB hari ini.
Kegiatan yang dilaksanakan, Senin (19/10) di Fraha Fitrah, merupakan kegiatan pemerintah setempat bersama TNI-Polri, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta Kalangan NW. Tampak beberapa pihak turut menghadiri deklarasi tersebut. Diantaranya, Kh Syamsul Ismain LC, Ust. Burhanudin, Kapolres KSB, AKBP Herman Suryono dan Dandim 1628, Letkol Inf Sunardi.
Selain itu, hadir pula Kepala Kejaksaan Negeri, Sekretaris daerah, Para Kepala Dinas/Badan, Ketua DPI SPAT Samawa, Ketua DPC SPN, Ketua PSP SPN PT AMNT, Ketua PC SBSI, Ketua PUK SPKEP SPSI PT AMNT, Ketua PK Federasi Bupela SBSI PT BBN, Ketua SPL PLTU, Ketua PSP SPN 1 Taliwang 1 NIBA, Ketua PSP SPN Taliwang 2 NIBA, Ketua PD KNPI, Dr Kh Zulkifli Muhadli MH, Ketua NW Burhanudin MA dan sejumlah tokoh masyarakat di KSB.
Dalam kesempatan tersebut, Pjs Bupati Agus Patria, menyampaikan sejumlah pesan damai dihadapan tokoh agama dan masyarakat, menyangkut maraknya aksi demo penolakan UU Omnibuslaw, Penolakan Ekspolarasi Pertambangan di Bukit Samoan dan isu strategis menyangkut masalah Pilkada.
Mengatasi persoalan demikian, kata Pjs. Bupati, Pemerintah tidak bisa bekerja optimal, tanpa kerja sama dari masyarakat, sehingga ia mengajak seluruh pihak untuk bersinergi menjaga kondusifitas daerah.
"Mari kita rawat daerah ini dengan rasa kebersamaan dan persatuan,"ajak Pjs Bupati.
Ia menekankan kepada seluruh warga KSB agar senantiasa menjaga perdamaian, saling menghargai satu sama lain, baik itu agama, Ras, budaya dan adat istiadat masing-masing yang mendiami bumi tanah Pariri Lema Bariri. Upaya demikian, lanjut Pjs Bupati, diawali dari dalam keluarga, lingkungan masyarakat, Desa, Kecamatan, kabupaten, provinsi dan negara Indonesia. Ia berpesan agar seluruh aktivitas di KSB jelang Pilkada 09 Desember 2020 mendatang, tetap berjalan dengan baik tanpa harus takut adanya gangguan keamanan. Sebab keamanan di KSB tetap mendapat penjagaan dari aparat TNI-Polri.
”Isu soal Ijin IUP-OP PT SBM, pada dasarnya itu kewenangan Provinsi yang kini sudah diambil alih oleh Pemerintah Pusat. Kalau memang tidak legal maka kepolisian yang dulu bertindak secara hukum,” tandasnya.
Senada disampaikan Ketua MUI KSB, terkait ijin pertambangan di Bukit Samoan, pertama kali dikeluarkan oleh Pemerintah setempat, tahun 2014 yang mana saat itu kewenangannya ada di kabupaten.
Soal UURI Cipta Kerja (Omnibus Law) dan Bukit Samoa, Kapolres KSB, AKBP Herman Suryono menegaskan, secara defakto sudah diundangkan dengan tujuan untuk mempermudah Investasi dan membuka lapangan kerja baru. Sementara Ijin ekpolorasi oleh PT SBM dibukit samoan sah demi hukum, dan seandainya ada yang kurang jelas silahkan ajukan ke MK.
Di sisi lain, mengenai aksi demo atas penolakan bukit samoan hingga berujung pada pengerusakan Aset PT SBM, tengah dilakukan Penyelidikan. Hal demikian, menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat KSB.
"Jangan lagi ada insiden yang akan mengganggu aktivitas pemerintah dan masyarakat,"tutupnya.
Deklarasi damai itu ditandai dengan pengucapan ikrar bersama, sebagai berikut:
Deklarasi Cinta Damai
1.Menolak Penyebaran Hoax dan Ujaran Kebencian
2. Menjunjung Tinggi Demokrasi Tanpa Kekerasan
3. Menghargai Perbedaan Pendapat Tanpa Anarkisme dan Intoleransi
4. Menolak Segala Bentuk Radikalisme
Mari Tebarkan Kebaikan dan Kedamaian Di Bumi Pariri Lema Bariri.
NKRI Harga Mati, Yes !!! (rin)
0 Komentar