Soal Paket PL, Disperkim NTB Jamin Tidak Ada Pelanggaran Aturan

(Kanan) Kepala Dinas Perkim Provinsi NTB, Jamaluddin, MT, bersama redaksi media Post Kota NTB, Aminuddin dan Dwi Teguh Budiana

Mataram (postkotantb.com) – Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi NTB, menjamin pelaksanaan paket penunjukan langsung (PL) non tender yang bersumber dari APBD Perubahan Provinsi NTB tahun anggaran 2020 tidak melanggar aturan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.


“Pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ungkap Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perkim Provinsi NTB, Jamaluddin, MT, saat memberikan klarifikasi, Senin (30/11).


Dijelaskan, proses pengadaan barang dan jasa di perkim melalui Portal Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP. Di mana dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri PUPR  Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi.



Pejabat pengadaan Dinas Perkim NTB, Lalu Wahid Isman Hadi menyebut, proses pengadaan langsung dapat dilaksanakan melalui sistem langsung secara elektronik atau secara manual.


“Tidak ada penafsiran bahwa kegiatan yang kontraknya SPK tidak dapat dilakukan pencatatan. Silahkan dilihat surat edaran Kepala LKPP Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pencatatan Pengadaan Darurat pada SPSE,”sebutnya.


Hal tersebut juga sesuai dengan instruksi Gubernur NTB Nomor 027/200/BAPP-UPBJP Tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan barang dan jasa pemerintah, pada bagian ke 2 poin 5 yang menyatakan, untuk mempercepat proses pengadaan pada tahun 2020 dapat dilakukan pencatatan non tender.     


“Jadi apa yang kami laksanakan tidak ada unsur menyalahi aturan. Justru dengan adanya proses pencatatan seperti ini akan memberikan dampak positif bagi kelancaran lajur perekonomian daerah, sekaligus mencegah adanya peningkatan jumlah pengangguran,” tandasnya.(rin)