Imbas Moratorium, 139 Ponpes Belum Bisa Perpanjang Izin

Kita di Loteng memiliki ponpes sebanyak 276. Namun yang mengantongi izin baru 137, dan sisanya

Kasi PD Ponpes Kemenag Loteng Azzuddin MPdI
Kasi PD Ponpes Kemenag Loteng Azzuddin MPdI

 Lombok Tengah (Postkotantb.com) - Moratorium perpanjangan izin operasional  pondok pesantren di Lombok Tengah belum dicabut. Kebijakan ini diberlakukan sejak akhir September 2020.

Kepala Seksi Pendidikan Pondok Pesantren, Kantor Kementerian Agama Lombok Tengah, Azzuddin MPdi, sebelum moratorium ada 137 dari 276 ponpes yang izinya masih berlaku, sedangkan 139 izinnya belum keluar.

"Kita di Loteng memiliki ponpes sebanyak 276. Namun yang mengantongi izin baru 137, dan sisanya masih tinggal 139 ponpes," terangnya.

Ponpes yang belum memiliki izin dari pemerintah, bukan berarti ponpes idiutup atau tidak diperbolehkan beraktivitas, layaknya ponpes lainnya. Namun tetap beraktivitas layaknya ponpes, dalam membina generasi penerus yang Qurani.

Hanya saja, ponpes yang belum memiliki izin tersebut, tidak bisa mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah.

Dijelaskan, izin ponpes itu berlaku selama 5 tahun, selanjutnya dilakukan verifikasi atau pemutihan kembali, apakah layak diperpanjang atau tidak. Sedangkan ponpes ponpes yang belum keluar izinya, ada yang statusnya diperpanjang izin sebelumnya dan ada juga yang di verifikasi baru.

"Ponpes yang belum memiliki izin, tidak masalah melakukan proses nyantri, hanya saja izinnya masih berproses, lantaran adanya moratorium belum dicabut, sehingga masih menunggu," paparnya.

Azzuddin menambahkan, manfaat dilakukannya verifikasi adalah guna mengecek kembali apakah ponpes yang lima tahun mengantongi izin tersebut masih eksis atau tidak. Seperti santri masih banyak, ada kajian kajian kitab salafi, memiliki tempat ibadah, ada kiyai atau tuan guru yang mengajar dan beberapa syarat rukun lainnya. (ap)