Pekerja Migran Wajib Bersertifikat

Ilustrasi

Mataram (postkotantb.com)-Berbagai upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB untuk memangkas praktik percaloan pekerja migran Indonesia. Salah satunya program sertifikasi.

"Setiap calon pekerja migran wajib memiliki sertifikat kompetensi. Ini sebagai upaya agar NTB Zero unprosedural," ujar Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Disnakertrans NTB, Abdul Hadi, S. Sos, Rabu (13/1).

Kata dia, para pekerja yang telah terdaftar akan diberikan pelatihan maksimal tiga bulan. Setelahnya, yang bersangkutan akan mengikuti tes kompetensi dan sertifikasi di Balai Latihan Kerja (BLK). Sebaliknya, lanjut Hadi, kendala yang dihadapi pemerintah dalam tindakan pencegahan terletak pada pemahaman masyarakat.

Menurut dia, masyarakat khususnya calon pekerja sampai saat ini masih percaya iming-iming gaji besar yang ditawarkan oknum calo.

"Untuk memangkas praktik calo, masyarakat harus bersinergi dengan cara melapor. Tim Satgas pekerja migran yang akan melakukan penangkapan, terhadap oknum calo," tegasnya.

Hadi menyebut, tahun 2020, terdapat lima perusahaan yang tengah menjalani proses hukum, karena terlibat pengiriman pekerja secara Ilegal. Salah satunya, perusahaan Genta Bumi Slakawis. Kelima perusahaan ini terlibat karena praktik oknum calo.

Hadi mengimbau agar masyarakat senantiasa berhati-hati terhadap calon tenaga kerja. "Jika berencana bekerja di luar negeri, silahkan mendaftarkan diri ke dinas tenaga kerja," pungkasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTB, Ir. H. Mohammad Rum, ST, menilai, praktik calo berdampak pada berkurangnya jumlah tenaga kerja. Padahal jelas dia, salah satu tujuan investasi yakni membuka seluas-luasnya lapangan kerja, khususnya pekerja lokal.

"Pengiriman pekerja migran secara ilegal tidak seharusnya terjadi. Soalnya, setiap investor kami wajibkan dua hal. Yakni  sumber daya manusia, khususnya masyarakat lokal sekitar lokasi investasi. Kedua memastikan akomodasi dan perlengkapan lain produksi UMKM," jelasnya.

Masyarakat seharusnya lebih fokus terhadap peluang-peluang yang ada di daerah. Jika tenaga lokal tidak tersedia di NTB, terpaksa para investor mencari tenaga luar daerah.

"Terpaksa orang luar yang bekerja di daerah kita. Kan sangat disayangkan sekali," tutupnya. (RIN)