Puncak HPN 2021, Bahas Kebangkitan Pers di Era Pandemi
Kanwil Kemenkumham NTB, Haris Sokamto, A.K.S.,SH.,MH., berpendapat, hadirnya media sosial menjadi tantangan bagi perusahaan media konvensional.
Kakanwil Kemenkumham NTB Hadiri Puncak HPN
Mataram (postkotantb.com) - Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021, digelar secara virtual di Graha Bakti Praja, Selasa (9/2). HPN kali ini, mengusung Tema Bangkit Dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi Bersama Pers Sebagai Akselerator Perubahan.
Turut hadir di penghelatan puncak acara, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Haris Sukamto, Wakil Gubernur NTB, Wakapolda NTB, Ketua PWI NTB, Pemimpin Redaksi, Kadis Diskominfotik, Ketua KONI dan para insan pers wilayah NTB.
 |
| Kakanwil Kemenkumham NTB Hadiri Puncak HPN |
Peringatan HPN 2021 ini disiarkan secara langsung dari Jakarta. Dalam sambutannya Sebagai tuan rumah, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berharap, HPN 2021, dapat menjadi sarana dalam memperkuat sinergitas antara pers, pemerintah dan masyarakat, serta menjadi kesempatan untuk memperkokoh eksistensi pers, terutama di masa pandemi.
Sementara itu Ketua PWI, Atal S Depari, menuturkan, pers dan media dituntut menjadi jembatan informasi serta komunikasi. Menurutnya, selama masa pandemi, tidak sedikit media yang gulung tikar, namun banyak juga yang bertahan dengan prinsip idealisme.
Sebaliknya, perkembangan pesat media baru, sosial media dan e-commerce, mengguncang daya hidup media konvensional.
"Maka dari itu, dibutuhkan regulasi dan peraturan yang transparan serta memungkinkan untuk co-existence media baru dan media lama. Karena keduanya saling membutuhkan," tuturnya.
Presiden RI, Joko Widodo, menyampaikan terima kasih kepada insan pers, Karena selalu berada di garis depan untuk memberitakan perkembangan informasi dan menjadi jembatan komunikasi, antara pemerintah dengan masyarakat.
Beliau menekankan pemerintah agar berusaha meringankan beban industri media, di mana Pph 21 bagi awak media telah dimasukkan dalam daftar pajak yang ditanggung pemerintah, yang artinya pajak yang dibayar oleh pemerintah dan berlaku sampai Juni 2021.
"Selain itu juga untuk industri media dilakukan pengurangan Pph Badan dan pembebasan Pph 2 impor dan percepatan restitusi serta insentif yang juga berlaku sampai Juni 2021," jelasnya.
Wakil Gubernur, Siti Rohmi Djalilah memaparkan, khusus di NTB, pers memiliki peran yang sangat penting untuk kesuksesan pembangunan. Peran pers untuk mengedukasi masyarakat tidak hanya melalui tabloid, koran dan majalah.
"Melalui teknologi digital yang begitu cepat, seluruh informasi itu akan sampai ke masyarakat dalam hitungan detik," bebernya.
Disrupsi Media
Kanwil Kemenkumham NTB, Haris Sokamto, A.K.S.,SH.,MH., berpendapat, hadirnya media sosial menjadi tantangan bagi perusahaan media konvensional. Sebaliknya, maraknya penggunaan media sosial oleh masyarakat umum, bukan menjadi titik fokus dari permasalahan.
"Ada lembaga yang berwenang yang mengayomi membina info-info. Wartawan, ada organisasi dewan persnya," imbuhnya.
Lebih lanjut dijelaskan, pemerintah melalui peraturan dan perundang-undangan, berupaya mengayomi masyarakat. Baik di bidang sosial, politik, ekonomi, bisnis dan lainnya. Karenanya, pers perlu berpositif thinking serta melakukan upaya - upaya yang inovatif untuk disuguhkan ke masyarakat.
"Pers dan wartawan harus memberikan terobosan baru. Media cetak harus pintar-pintar meraih hati masyarakat dengan kemasan2 yang lebih bagus lagi," tutupnya.(SFM)
