Sisakan Utang 2020, Dewan Sebut Tata Kelola Keuangan NTB Lemah

H. Mori Hanafi

 Mataram (postkotantb.com)-Wakil Ketua DPRD NTB, H. Mori Hanafi, mengatakan, tata kelola keuangan Pemprov NTB lemah. Hal ini diliat dari adanya utang program tahun 2020 yang belum diselesaikan. Mori menyebut, dewan sudah berkomunikasi dengan eksekutif soal utang ini dan dijanjikan penyelesaian bulan ini.

"Kami sudah meminta kepada pemerintah provinsi dan sudah masuk dalam risalah rapat badan anggaran dengan pemerintah dalam arti, OPDnya. Kami berharap pak gubernur untuk melakukan penyegaran terhadap OPDnya," jelasnya.

Terpisah, anggota Komisi I, H Najamudin Mustofa mengkritisi manajemen Pemprov NTB. Dia meragukan komitmen pemerintah untuk membayar utang daerah di tahun anggaran 2021. Khususnya yang menyangkut program bantuan sosial.

"Orang sudah kerjakan bansos belum dibayar. Katanya dibayar 2021. Uang dari mana mau bayar. Semestinya uutang di 2020 dibayar di tahun yang sama. Kalau mau melunasi di tahun ini ya di dana infrastruktur. Tapi kalau bansos, jangan dong," cetusnya.

Najamudin mengingatkan Gubernur NTB agar segera menuntaskan persoalan itu. Pasalnya, lanjut dia, baru kali ini Provinsi NTB memiliki utang. Di sisi lain, politisi Partai PAN ini menyinggung beberapa program Ghbernur NTB. Antara lain pembuatan irigasi tetes di Pulau Sumbawa serta pembuatan kandang ayam.

"Apa dampaknya terhadap masyarakat? Ini artinya perencanaan APBD amburadul," tegasnya.

Dia berharap, seluruh jajaran komisi di DPRD NTB agar lebih selektif dalam menerima usulan dari eksekutif. Dia juga meminta agar Ketua DPRD NTB agar lebih tegas dalam melaksanakan fungsi lembaga legislatif dalam mengawal dan mengawasi Pemerintah Provinsi NTB.

"Intinya, Managemen pemerintahan saat ini terparah sepanjang sejarah NTB," tandasnya.(RIN)