Panitia Musorkab Bentukan PLT KONI Dinilai Cacat Hukum

Ketua Bidang organisasi KONI Loteng HL. Arif Rahman Hakim, saat memberikan keterangan terkait kisruh jelang Musorkab KONI.

Lombok Tengah (postkotantb.com) - Jelang Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) KONI Lombok Tengah (Loteng), sejumlah Cabang Olahraga (Cabor) terancam tidak bisa memberikan hak suara. Persoalan demikian yang menjadi dasar sejumlah Cabor dan anggota KONI Loteng berkonsultasi ke KONI NTB.

Ketua Bidang Organisasi HL. Arif Rahman Hakim mengungkakan, panitia Musorkab bentukan PLT KONI Loteng sebenarnya sudah cacat hukum. Karena tidak sesuai dengan Ad/Art, dengan kata lain, panitia yang dibuat PLT KONI, tidak masuk dalam daftar pengurus KONI, termasuk dirinya sebagai ketua bidang organisasi.

"Panitia Musorkab bentukan PLT KONI, sudah salah dan cacat hukum," ungkapnya saat jumpa pers, di cafe plamboyan, Rabu (17/03).

Selain itu, anggota panitia yang dibentuk berisikan pihak-pihak yang notabene bukan dari anggota KONI. Sehingga tidak mengerti dengan Ad ART KONI, terutama masalah kepanitiaan Musorkab. Lebih lanjut dia mengingatkan agar 9 dari 31 Cabor agar diberikan bimbingan sampai Cabor tersebut dapat memberikan hak suara sesuai syarat dan ketentuan.

"KONI adalah induk dari cabor, ketika cabor tidak memenuhi syarat, silahkan berikan bimbingan hingga cabor tersebut bisa ikut memberikan suara. Bukan sebaliknya melakukan pengkerdilan terhadap binaannya sendiri. Kalau saya ibaratkan KONI ini sebuah makhluk bernyawa, KONI ini adalah induk, ketika bawahannya salah itu harus dibimbing, bukan sebaliknya dikerdilkan," singgungnya.

Jika cabir tetap tidak bisa diberikan hak suara, pihaknya bersama pengurus dan cabor yang lain, akan melakukan perlawanan. Diakui bahwa Pihak bisa saja berfikir negatif terhadap pemikiran PLT KONI. Karenanya, Dia meminta PLT KONI agar meluruskan niat memimpin KONI, sebab pihaknya bersama seluruh pengurus KONI dan cabor, ingin melihat KONI ini maju.

"KONI jangan dibawa bawa ke hal politis. Di samping pengangkatan panitianya  salah, jangan jangan ada niat terselubung PLT KONI, dan ingin membawa KONI ke ranah politik. Bisa saja cabor yang tak diloloskan tidak mendukungnya, sehingga tidak diberikan hak suara. Jika KONI kita kompak, saya yakin banyak para atlit kita yang akan terselamatkan dan nama daerah jua pasti harum," cetusnya.

Sementara itu, Ketua Cabor Futsal, Adi Bagus Karya Putra menilai fokus masalah terletak pada administrasi. Persoalan ini yang menyebabkan sebagian cabor tersebut tidak diberikan hak suara. "Itu bisa diselesaikan dan waktunya masih ada," imbuhnya.

Diakui dia, beberapa cabor yang tak diberi hak suara, rata-rata sudah mengukir prestasi dan mengharumkan nama Daerah. Semestinya PLT Ketua KONI berfikir panjang. Jangan melihat ketika cabor tak satu arah dalam memberikan suara, lalu dimunculkan alasan tidak penuhi syarat.

"Kapan kita bisa maju, jika membawa ambisi politik ke KONI," kritiknya.

Soal kepanitiaan menurutnya, nama-nama panitia yang diangkat oleh PLT, diluar kepengurusan KONI. Sesuai AD ART, anggota panitia Musorkab harus dari pengurus KONI. "Kalau orang yang salah ditempatkan, pasti hasilnya buruk. Buktinya belum Musorkab sudah banyak yang kecewa," tandasnya.(AP)