 |
| Pengurus PB HPMD setelah melakukan doa bersama pada Jumat (9/4) |
Bahas Alternatif Penanganan Banjir
Mataram (postkotantb.com)- Prihatin terhadap bencana banjir bandang di Kabupaten Dompu dan Bima, Pengurus Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Dompu (PB HPMD) Kota Mataram, melaksanakan agenda doa bersama.
Kegiatan terlaksana di Aula Asrama Dompu, Jumat (9/4), melibatkan organda Kabupaten Dompu-Bima, serta seluruh senior HPMD. Kegiatan doa bersama ini dirangkaikan langsung dengan diskusi demi mencari benang merah agar bencana banjir tidak kembali terjadi.
"Kami memohon kepada Allah Swt semoga dalam Bencana ini terdapat Hikmah, dan Kesalamatan untuk Masyarakat Dompu-Bima," ungkap Ketua Umum PB HPMD, Irfan Kilat.
Dalam kesempatan tersebut, Irfan tidak menampik, sektor pertanian jagung telah membantu kondisi perekonomian masyarakat Bima dan dompu. Namun, setelah masa panen, tanpa ada alternatif.
"Analisa saya pribadi dari penghasilan jagung ini tidak menentu sewalaupun harganya tinggi. Dilihat dari keberadaan penanaman jagung, masyarakat hanya bisa melakukan panen sekali setahun," bebernya.
Di sisi lain, sektor penanaman jagung membutuhkan banyak biaya. Untuk memperoleh dana, para petani di dua kabupaten itu kerap berhutang agar dapat bertani jagung. Hutang itu belum termasuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.
"Kurang lebihnya Laba dan Rugi. hasil panen banyak di pergunakan bayar hutang dan balik modal. Belum lagi di pergunakan untuk beli bahan pokok dan kebutuhan lainnya," cetusnya.
Menurutnya, alternatif yang tepat yakni dengan mengembalikan fungsi areal persawahan dan perkebunan. Masyarakat dapat memanfaatkan lahan tersebut untuk menanam Cabe, Tomat, Padi, Timun dan tanaman lain yang sesuai. Karena selain untuk kebutuhan pokok, hasil panennya bisa di pasarkan dan menghasilkan uang.
"Ketimbang masyarakat beli kenapa tidak di produksi sendiri dan itu pun bisa di pasarkan apa lagi menjemput Program Bupati Dompu hari ini mengenai pembuatan Pasar Desa," jelasnya.
Senada disampaikan Sekjen PB HPMD, Hamidun, diikuti sejumlah ketua komisariat Kabupaten Dompu. Dia meminta agar pemerintah kabupaten lebih progresif, dalam memberikan edukasi melalui kegiatan sosialisasi ke masyarakat terkait pemanfaatan lahan sawah dan kebun.
"Penanaman jagung ini hanya pada saat musiman beda dengan hal lainya. Apa lagi berbicara soal kondisi Alam (gunung) sudah gundul, jadi untuk hal demikian supaya pembabatan liar ini tidak di lakukan lagi," tegasnya.
"Berikan PERDA terkait pembabatan liar dan dengan di imbangi penghijaun di tiap-tiap lokasi rawan banjir dan fungsikan Dinas-Dinas terkait untuk mensosialisasikan terhadap masyarakat," Harapnya.
Terpisah, Ketua Komisi I DPRD NTB, Sirajuddin, SH mengingatkan seluruh pihak agar tidak saling menyalahkan. Bencana banjir yang terjadi belakangan ini, kata dia, menjadi tanggung jawab bersama.
"Ini bukan masalah mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Ini menjadi Kewajiban bersama seluruh elemen untuk ada upaya mencari solusi untuk mengembalikan fungsi hutan," ujarnya.
Menurut dia, pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat harus duduk bersama untuk mencari trobosan sekaligus menentukan dan memetakan areal lahan jagung, kawasan hutan lindung dan hutan produksi agar dapat diterbitkan regulasi khusus di kawasan tersebut.
"Ini menjadi PR pemerintah. Bencana banjir yang terjadi itu murni bukan karena bencana alam. Tapi akibat ulah manusia yang sudah tidak bersahabat dengan alam," tuturnya.
Menurutnya, pengawasan tingkat daerah masih lemah. Karena faktor pemerintah kabupaten, melalui OPD terkait, masih kekurangan personel dalam menangani aksi penebangan liar.
Karenanya, politisi Partai PPP ini mendesak baik pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk segera melakukan penguatan personel demi menjaga kelestarian hutan. Di sisi lain, dia meminta kesadaran masyakat atas pentingnya menjaga kelestarian hutan.
"Pemerintah daerah harus mencari konsep strategis untuk melakukan reboisasi. Karena reboisasi bukan hal yang mudah. Butuh waktu bertahun-tahun. Nanti ada program kami untuk penanganan dan pelestarian lingkungan dengan memanggil instansi terkait," tandasnya.(RIN)
0 Komentar