Pemerintah Belum Putuskan Daerah Otonomi Baru

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian

Mataram (postkotantb.com)- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menuturkan, sampai dengan saat ini pemerintah tidak pernah memutuskan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Indonesia, termasuk Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).

"Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) itu problemnya keuangan,” ujarnya kepada sejumlah wartawan usai memberikan pengarahan kepada jajaran Pemerintah Provinsi NTB yang dihadiri Gubernur NTB,  H. Zulkieflimansyah dan Wakilnya, Hj Sitti Rohmi Djalilah di Pendopo Gubernur NTB di Kota Mataram, Sabtu (24/4).

Dia menyebut saat ini,  terdapat 317 daerah yang mengajukan pemekaran DOB kepada pemerintah. Namun, tak satupun disetujui oleh pemerintah untuk menjadi DOB. Karena situasi keuangan negara akibat kondisi pandemi Covid 19. Sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pemekaran sebuah wilayah.

"Memang pernah ada skenario tahun 2019 akan dibuka dengan skala prioritas. Tapi kita tidak menyangka ada pandemi COVID-19, sehingga pandemi ini membuat penerimaan negara menjadi menurun tidak sesuai target, belanja naik," bebernya.

"Akibatnya terjadi devisit dengan gab diatas 5 persen. Dalam kondisi ini seperti ini prioritas pemerintah pusat adalah pemulihan ekonomi dan kesehatan sehingga opsi DOB belum dilakukan,” sambungnya.

Menurut Tito, pemekaran DOB bisa saja dilakukan bila pandemi COVID-19 berakhir, sehingga pendapatan negara kembali stabil. Artinya, pendapatan negara lebih besar dan belanja surplus.

Tito menilai, pemekaran DOB bagus dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan sebuah wilayah. Semua itu bisa saja dilakukan apabila didukung dengan keuangan negara yang cukup.

Meski demikian, dia tidak bisa memberikan jaminan kapan DOB bisa disetujui pemerintah. Sebab, semua tergantung situasi pandemi COVID-19. sehingga ekonomi bisa kembali pulih seperti biasa.

“Kalau pendapatan lebih besar dan belanja surplus maka kita akan lakukan DOB itu. Kalau enggak ada uang jangan. Yang jelas kita lihat nanti sama-sama,” tegasnya.

Sebelumnya, Pemerintah kabarnya akan mengesahkan delapan provinsi baru yang sudah diloloskan dalam pembahasan pada tahun 2013. Lolosnya 8 provinsi baru ini, setelah adanya usulan 30 DOB.(RIN)