 |
| Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah saat menyampaikan beberapa rekomendasi |
Lombok Tengah (Postkotantb.com) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah menyampaikan beberapa rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Loteng tahun anggaran 2020.
Rekomendasi tersebut, disampaikan langsung dalam sidang paripurna kemarin. Plt Sekertaris Dewan (Sekwan) Loteng Suhadi Kana menerangkan, secara keseluruhan penyusunan LKPJ Kepala Daerah telah memenuhi ketentuan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Gabungan Komisi memandang, dalam penyusunan dokumen LKPJ perlu ditingkatkan koordinasi antara Tim Penyusun LKPJ selaku pengolah data dengan OPD sebagai penyedia data. Hal ini sangat urgen kami sampaikan, mengingat dalam pelaksanaan konsultasi komisi dengan OPD mitra kerja, ada OPD yang tidak mengetahui data yang tertuang dalam dokumen LKPJ,” terangnya.
Sehingga tidak mampu dijelaskan secara detail, terkait target realisasi dan pokok permasalahan yang ada. Hal ini tentu sangat penting untuk bisa dijadikan pertimbangan bagi kepala daerah, untuk sskanjutnya betul-betul lebih mengedepankan sikap profesionalitas dalam menempatkan pejabat di setiap OPD sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.
“Gabungan komisi menilai secara umum kinerja bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemda telah diselenggarakan dengan baik. Namun ada beberapa koreksi yang harus menjadi diatensi oleh Pemda guna penyempurnaan pada waktu yang akan datang. Sebagaimana tertuang dalam catatan dan rekomendasi komisi dan gabungan komisi,” ungkapnya.
Disampaikan juga bahwa, capaian pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam lampiran pertama LKPJ, terhadap pelaksanaan program kegiatan, selain yang dialihkan untuk percepatan penanganan covid 19. Agar diupayakan untuk menampilkan permasalahan yang dihadapi dan solusi yang konkrit serta terukur. Sehingga ke depan akan menjadi tolak ukur dalam mengambil kebijakan.
“Kita apresiasi Pemda yang telah menetapkan kebijakan strategis selama tahun 2020. Kendati kita ketahui bersama bahwa, terkait terjadinya penundaan pembayaran insentif bagi para Nakes yang berada di garda terdepan dalam penanganan covid-19, masih tertunggak sampai sekarang,” cetusnya.
Ia menyampaikan bahwa capaian prioritas pembangunan di Loteng, terkait laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Bahkan lebih tepatnya mengalami penurunan dari target 6,56 persen, yang terealisasi kurang dari 6,68 persen.imbuhnya.
“Sehingga DPRD mendorong Pemda agar berupaya untuk mencari berbagai terobosan dan inovasi dalam melaksanakan perencanaan pengelolaan keuangan daerah, agar laju pertumbuhan ekonomi kembali positif, sesuau dwngan apa yang diharaokan” terangnya.
Terkait tingkat kemandirian fiskal yang masih cukup rendah yaitu sebesar 9,64 persen dari total pendapatan daerah yang diperoleh.
Hal ini menandakan bahwa untuk keberlangsungan tata kelola Pemerintahan, memberikan layanan kepada masyarakat dan menciptakan pertumbuhan ekonomi di daerah masih sangat bergantung pada sumber dana dari luar, baik dari Provinsi maupun dari Pemerintah Pusat.
“DPRD meminta kepada Pemda agar melakukan kajian mendasar dan komprehensif terhadap keseluruhan aset daerah, untuk menunjang serta meningkatkan sumber PAD pada tahun anggaran yang akan datang,” jelasnya.
Ditambahkan, kebijakan penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilakukan oleh Pemda pada Perubahan APBD tahun anggaran 2020 akibat penurunan potensi di masa pandemi Covid-19, berdampak pada rendahnya realisasi PAD yang ditargetkan pada tahun 2020.
Oleh karenanya, DPRD meminta dan mendukung Pemda untuk terus melakukan upaya strategis dan nyata untuk meningkatan PAD yang terukur dan produktif pada masa yang akan datang.
“Melihat capaian kinerja Pemda terhadap lima prioritas pembangunan tahun anggaran 2020 yang masih dalam klaster rendah. Apalagi terhadap tingkat pengangguran terbuka yang pada tahun 2019 mencapai 2,44 persen dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 3,74 persen atau naik sebesar 2,3 persen. Haruslah menjadi atensi secara serius untuk mewujudkan peningkatan yang signifikan pada tahun yang akan datang,” jelasnya.
DPRD menyampaikan apresiasi atas berbagai agenda kegiatan pembangunan yang berskala nasional, maupun internasional khususnya pelaksanaan even MotoGP yang diikuti dengan berbagai macam pembangunan fasilitas pendukungnya seperti perpanjangan Runway BILZAM serta pembangunan jalan bypass bandara menuju KEK Mandalika.
“Namun demikian, DPRD menyoroti dampak dari pembangunan tersebut, berupa rusaknya beberapa ruas jalan kabupaten maupun jalan desa yang dilalui oleh kendaraan pengangkut material yang tonasenya tidak sesuai dengan kelas jalan yang dilalui seperti ruas jalan Teruwai-Pengengat yang semula sudah dilapen namun sekarang berubah menjadi jalan tanah dan berlumpur. Tutupnya (AP)
0 Komentar