Dewan Sebut Tak Ada Istilah Adendum Terhadap Kontrak GTI

BONGKAR DOKUMEN: Ketua Komisi I DPRD NTB tengah membuka dokumen serta menjelaskan dasar rekomendasi pemutusan kontrak GTI, Rabu (9/6)
Mataram (postkotantb.com)- Terkait rencana Pemerintah Provinsi NTB yang akan melakukan adendum Kontrak PT. Gili Trawangan Indah (GTI), disorot Ketua Komisi I DPRD NTB, Syrajuddin, SH. Menurutnya, usulan dewan agar Pemprov NTB segera memutuskan kontrak kerja dengan GTI sudah Final.

"Dewan tidak mengenal istilah adendum kontrak GTI," cetus Syrajuddin, dikediamannya, Rabu (9/6)

Sebaliknya dia menilai, pemutusan kontrak GTI, merupakan langkah yang tepat dalam rangka menertibkan aset pemerintah daerah seluas 65 hektar di Gili Trawangan. Pasalnya aset tersebut telah ditelantarkan GTI.

Terlebih, sejumlah pihak  termasuk Tim Investasi Daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebelumnya telah memberikan saran dan rekomendasi kepada Pemprov NTB agar memutuskan kontrak produksi GTI. Rekomendasi tersebut, lanjut dia, berdasarkan hasil kajian Komisi I terhadap kontrak produksi GTI dan Komisi III terkait pengelolaan aset daerah.

"Gubernur seharusnya menjadikan rekomendasi kami sebagai pertimbangan dalam menentukan sikapnya dalam memutuskan kontrak GTI. Apakah pengelolaan nantinya akan diserahkan ke masyarakat dengan syarat pembayaran royalti atau kembali diberikan kepada pihak ketiga. Baik swasta maupun BUMD," bebernya.

Di sisi lain, ditegaskan, pengesahan kontrak produksi GTI Tahun 1995, berdasarkan persetujuan Legislatif. Begitu juga dengan pemutusan kontrak GTI, harus dengan persetujuan dewan. "Kok sekarang gubernur malah berbalik arah menyepakati Adendum Kotrak GTI, ada apa? Apa dasar dari pertimbangan Gubernur. Tidak akan terjadi sebuah perjanjian atau putus kontrak, tanpa persetujuan DPR," tegasnya.

Diakui Syrajuddin, Kamis Pekan Ini, Komisi I telah menjadwalkan rapat kerja dengan mengundang Kejaksaan Tinggi NTB, selaku pengacara negara. Dengan tujuan untuk meminta kajian dan analisis hukum atas rencana adendum kontrak GTI untuk dijadikan bahan perbandingan.

Ironisnya, konsep rapat kerja yang telah disusun Komisi I tidak ditandatangi Ketua DPRD NTB dengan alasan, Gubernur NTB, Kejaksaan Tinggi NTB serta GTI, akan diundang secara kelembagaan ke dewan.

"Saya Katakan ke ketua dewan, silahkan undang secara kelembagaan. Tapi sebagai alat kelengkapan dewan, Komisi I ingin melaksanakan tugasnya melakukan investigasi GTI. Tapi tidak ditandatangani," ujarnya.

Sebaliknya, menanggapi perbedaan pendapat yang muncul di internal DPRD NTB, dia menegaskan agar dewan tetap mempertahankan komitmen sesuai rekomendasi pemutusan kontrak GTI. Demi menjaga marwah Legislatif.

"Saya tidak katakan di internal DPRD terjadi perbedaan pendapat. Yang saya tegaskan adalah bagaimana lembaga dewan mempertahankan keputusan putus kontrak, untuk menjaga marwah legislatif. Mari kita secara obyektif, bahwa DPR sebagai lembaga representasi, unsur penyelenggara pemerintahan dan dalam rangka turut serta mensejahterakam masyarakat," tandasnya.(RIN)