Hasil Dialog Soal Polemik GTI Direkom ke Pemprov NTB

DIALOG PUBLIK: Redaksi DetikNTB.com akan menyerahkan rangkuman dari dialog publik sebagai rekomendasi kepada Pemprov NTB
Mataram (postkotantb.com)- Dialog publik yang digelar media DetiNTB.Com pada, Jumat (11/6) malam kemarin di Meekow Cafe Mataram bakal diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Provinsi NTB sebagai pemilik tanah yang dikelola oleh GTI selama 25 tahun terakhir ini.

Menurut Pemimpin Redaksi DetikNTB.Com Ibrahim Bram Abdollah bahwa hasil dialog yang bertemakan '25 Tahun GTI Bercokol, NTB Dapat Apa' yang dihadiri oleh para narasumber seperti Sekda NTB Lalu Gita Ariadi, tim dari Jaksa Pengacara Negara Agus Candra mewakil Kajati NTB, KabidKum Polda NTB Abdul Azas Siagian mewakili Kapolda, Pimpinan DPRD diwakili Ketua Komisi III Sambirang Ahmadi dan Manager Umum PT GTI Burhanuddin akan dirangkum menjadi satu rekomendasi.

"Akan kami serahkan kepada eksekutif Minggu ini, sebagai saran, pendapat dan rekomendasi Detikntbcom kepada eksekutif,"  kata Bram, Minggu (13/6) di Mataram.

Saran, pendapat dan rekomendasi tersebut menurutnya merupakan upaya bersama dalam memutuskan sikap terbaik terhadap polemik PT GTI tersebut.

"Salah satu point terpenting yang kami simpulkan dalam diskusi tersebut adalah keputusan yang akan diambil Pemprov tidak boleh merugikan masyarakat NTB dan Investor. Bahkan masyarakat yang melakukan usaha di lokasi milik Pemprov di Gili Trawangan yang dianggap illegal harus juga diperhatikan dan dicarikan solusi terbaik," tegas Bram sapaanya.

Kedua kata Bram, PT GTI pada prinsipnya berkomitmen untuk taat azas dan mengikuti keputusan pemerintah.

"Prinsipnya menurut Manager Umum PT GTI yang kami dengar bersama di acara dialog itu, bahwa GTI taat azas dan mengikuti keputusan pemerintah," kata bram mengutip pernyataan pihak GTI.

Sejumlah pihak yang hadir dalam diskusi tersebut antara lain perwakilan pengusaha di Gili Trawangan,  BEM dan OKP se NTB dan sejumlah pihak terkait lainnya.

"Semoga saran dan pendapat dari kami dijadikan referensi bagi Pemprov dalam bersikap. Meskipun antara Pemprov dan PT GTI sudah menandatangani pokok-pokok adendum baru-baru ini," ujarnya.(RIN)