Masyarakat Resah GTI minta Pembayaran Kontrak Lahan

Anggota Komisi IV DPRD NTB, Sudirsah Sujanto.

Mataram (postkotantb.com)- Penandatangan kesepakatan antara Pemprov NTB dan Pihak PT. Gili Trawangan Indah (GTI) pekan lalu, telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Pasalnya, dalam kesepakatan itu, warga penggarap lahan yang terlanjur membangun usaha di Lahan GTI, diundang untuk menandatangani surat pernyataan kewajiban membayar kontrak lahan GTI.

"Apapun itu, seharusnya Gubernur membahas terlebih dahulu bersama DPR. Ucuk-ucuk ada adendum dan ada masyarakat yang dipanggil. Kan membuat masyarakat khawatir dan resah. Ini ada apa? Makanya kemarin saya sudah cape' berkomentar soal GTI ini. Rekomendasi  DPR saja tidak didengarkan. Apalagi soal adendum," cetus anggota Komisi IV, Sudirsah Sujanto, diruangan fraksi Partai Gerindra, Senin (14/6).

Diabaikannya peran DPRD NTB dalam penyepakatan adendum kontrak GTI, Diakui Sudirsah, menimbulkan ketersinggungan terhadap Legislatif. Padahal, setiap aturan dan kebijakan daerah, harus disertai persetujuan DPRD NTB. Terlebih soal pemanfaatan lahan di Gili Trawangan yang termasuk zona ekonomi khusus.

Dewan pun sempat mengundang Gubernur NTB sekaligus Kejaksaan Tinggi NTB dalam rapat pimpinan (Rapim) untuk meminta klarifikasi terkait penandatanganan kesepakatan adendum kontrak terhadap GTI. Namun Rapim  yang diagendakan Senin pekan ini, ditunda, mengingat Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah masih dalam kondisi berduka.

"Rapatnya ditunda sampai waktu yang ditentukan. Dalam rapat itu, kami akan menanyakan beberapa pertanyaan dan harus di jawab oleh Gubernur. Kalau tidak di jawab kami akan melanjutkannya melalui hak interpelasi," tandasnya.(RIN)