Hutang Nyaris Tuntas, Disperkim Puji Keikhlasan Pihak Ketiga

Kepala Disperkim NTB, Jamaluddin, S. Sos, MT.
Mataram (postkotantb.com)- Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) NTB kini mulai bernafas lega. Karena persoalan hutang proyek di tahun 2020 yang sempat menjadi polemik, nyaris lunas terbayar. Kepala Disperkim NTB, Jamaluddin, S. Sos, MT, menyebut, Rp. 120 miliar lebih atau sekitar 70 persen, hutang Dinas terbayar.

"Sisa hutang sekitar Rp. 24 miliar atau sekitar 30 persen. Nah, ada informasi hari ini, sekitar Rp. 4-5 miliar diperuntukan untuk pembayaran hutang, jadi yang tersisa tinggal belasan miliar," tutur Jamaluddin, diruangannya, Rabu kemarin.

Selain itu, pihaknya mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi NTB melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) yang telah maksimal berupaya menyelesaikan hutang Disperkim NTB. Dia memperkirakan, memasuki Juni 2021, seluruh hutang dilunasi.

"Hutang ini disebabkan pandemi korona. Kalau kondisinya normal, Pemprov NTB tidak pernah berhutang," imbuhnya.

Di sisi lain, pihaknya memuji kesabaran para kontraktor selaku pihak ketiga. Keikhlasan pihak kontraktor dalam menunggu pembayaran hutang pemerintah, dinilai sebagai bagian dari kontribusi dalam membantu meringankan kesulitan pemerintah daerah menanggulangi kondisi pandemi.

"Itu pahala besar dan hanya Allah yang tahu berapa besar pahala yang didapat," sanjungnya.

Soal jumlah paket proyek yang akan dikerjakan di APBD tahun 2021, pihaknya belum menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Kendati demikian, Jamaludin berkomitmen mengejar pencairan anggaran agar pelaksanaan proyek segera teralisasi.

"Pelaksanaan memang sangat lamban dan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Kondisi ini juga terjadi di daerah lain. Tapi begitu refocusing kedua selesai, kami langsung ngebut kontrak proyek yang sudah disurvei diselesaikan bulan ini. Kecuali yang belum disurvei," tutupnya.(RIN)