KI Dorong KIP di NTB Naik Peringkat

Dialog hangat KI NTB bersama Sekda NTB, Kadis PUPR NTB, Kadis Sosial NTB, Kepala Inspektorat NTB dan Direktur RSUD NTB, saat acara ngopi bareng di kedai Tuwa Kawa Jalan Kerinci Mataram, Kamis (23/9).

 POSTKOTANTB, Mataram- Ketua Komisi Informasi (KI) NTB, Suaeb Qury, meminta Gubernur NTB, DR. H. Zulkieflimansyah agar mengecek secara berkala, pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Yakni, melalui website PPID masing-masing OPD. Sehingga akan terjadi peningkatan fungsi PPID, dalam menyajikan informasi terhadap publik.

"Tidak perlu lagi Gubernur mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada pejabat untuk membuat akun media sosial. Tapi cukup dicheck saja website PPID nya, dijalankan atau tidak. Disitulah OPD-OPD ini memberikan informasi kepada publik, terkait sejumlah uraian program dan informasi-informasi terkecualikan yang berkaitan dengan program kegiatan yang ada di OPD masing-masing sesuai dengan UU KIP," pinta Suaeb, saat acara Ngopi Bareng bersama Sekda NTB, Kadis PUPR NTB, Kadis Sosial NTB, Kepala Inspektorat NTB dan Direktur RSUD NTB, di kedai Tuwa Kawa Jalan Kerinci Mataram, Kamis (23/9).

Dalam kesempatan Ngopi Bareng tersebut, mantan Ketua GP Anshor Provinsi NTB ini, mendorong OPD-OPD Provinsi NTB agar terus meningkatkan fungsi dan kualitas PPID, tahun ini. sehingga dapat meningkatkan peringkat KIP NTB, dari peringkat III naik menjadi peringkat II atau peringkat I, secara Nasional. "Tentunya ini menjadi tugas bersama kita semua agar ada peningkatan presentase OPD atau Dinas yang memiliki predikat informatif, dari 15 persen naik menjadi minimal 75 persen," harapnya.

Sebaliknya, KI NTB memberikan apresiasi terhadap SE Gubernur NTB. Di mana sosok nomor wahid di NTB itu, memerintahkan setiap pejabat membuat akun media sosial. Baik Facebook (FB), Instagram, Twitter dan lainnya. Menurutnya, kebijakan itu berdampak positif, terhadap munculnya respon cepat pejabat OPD dalam menjawab pertanyaan dan keluhan masyarakat. "Apalagi, jika itu dilakukan oleh OPD yang melaksanakan tugas pelayanan dasar masyarakat seperti kesehatan dan lainnya. Tentu kita semua sangat mengapresiasinya," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, HL Gita Ariadi, mengatakan, di era digitalisasi, kemampuan pejabat pemerintah untuk membangun komunikasi, serta merespon keluhan publik harus terus ditingkatkan. Hal tersebur yang mendasari lahirnya kebijakan Gubernur NTB, dalam mewajibkan pejabatnya untuk memiliki akun di media sosial.

"Sebab belajar dari pandemi Covid19 ini, dimana orang bekerja dari rumah atau WFH. Pola relasi dan pola interaksi di zaman digital seperti saat sekarang ini selesai diujung jari. Sehingga dituntut para birokrat untuk bertindak lebih cepat dalam merespon setiap keluhan masyarakat sesuai dengan prinsip Akuntabel, Kolaboratif, Harmoni, Adaptif, dan berkinerja yang baik (Akhlak). Jadi SE Gubernur tersebut bertujuan sangat baik dalam membangun pelayanan publik yang semakin terbuka, responsif, efektif dan efisien," tutupnya.(RIN)