Penambahan Dana BTT dikritik Dewan

Anggota Komisi IV DPRD NTB, Sudirsah Sujanto.

 POSTKOTANTB, Mataram- Penambahan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemprov NTB sebesar Rp. 53 miliar lebih, menjadi polemik di lingkup DPRD NTB. Pasalnya, jumlah tersebut, dinilai sangat tidak relevan dengan jangka waktu eksekusi dana.

"Pertanyaannya, BTT dengan jumlah Rp. 10 miliar di APBD murni 2021 saja, dalam waktu delapan bulan, tidak bisa dieksekusi pemerintah. Apalagi penambahan dengan total BTT Rp. 63 miliar lebih, dengan jangka waktu hanya dua bulan setengah," Kritik anggota Komisi IV DPRD NTB, Sudirsah Sujanto, usai Rapat Paripurna DPRD NTB, Selasa (7/9).

Sebelum rapat paripurna pembahasan perubahan APBD 2021, kata dia, Pemerintah Provinsi NTB melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), seharusnya memberi penjelasan secara menyeluruh, terkait rincian alokasi dana BTT. Sehingga jelas peruntukannya.

"Jadi, sepantasnya BTT, ditaruh di pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB.  Dana ini dicadangkan untuk mengantisipasi bencana dalam dua bulan terakhir. Kita mengaggarkan dana yang besar, sedangkan kita melakukan pinjaman," singgungnya.

Karenanya, kata Sudirsah, pihaknya akan menindaklanjuti persoalan tersebut, baik melalui rapat fraksi, maupun rapat Badan Anggaran (Banggar) dewan bersama TAPD, demi mendapatkan penjelasan mengenai alasan riil terkait penambahan dana BTT.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi, menyesalkan adanya kritikan soal dana BTT. Diakui dia, dalam rapat Banggar sebelumnya, pihaknya telah mempertanyakan hal yang sama terhadap TAPD dan memperoleh kejelasan terkait alokasi BTT tersebut.

"Dia (Sudirsah,red) ini anggota Banggar. Kenapa dia tidak tahu menahu soal penjelasan penambahan BTT. Berarti ini masalahnya ada sama dia. Kalau dia keberatan karena belum jelas, dia bisa menindaklanjuti melalui rapat fraksi, bukan malah di rapat paripurna dewan," cetusnya.

Dijelaskan, BTT merupakan dana yang sengaja disiapkan pemerintah daerah, demi mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan bencana alam dan non alam, termasuk belanja kesehatan dan pencegahan Korona. "Saya tidak menghafal seluruh rinciannya. Akan tetapi semua sudah dijelaskan oleh TAPD. Khususnya, penanganan Korona. Siapa yang bisa pastikan kapan virus ini berakhir," tandasnya.(RIN)