Polemik Berakhir, Gubernur NTB Akhirnya Memutus Kontrak PT. GTI

Rapat Lanjutan Fasilitasi Permasalahan Investasi antara Pemerintah Provinsi NTB dan PT. GTI, Deputi Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal. Kementerian Investasi/BKPM, Jumat (3/9).

POSTKOTANTB, Mataram- Setelah melewati berbagai proses yang sangat panjang dengan beragam isu dan polemik yang mencuat di publik terkait pengelolaan lahan oleh PT Gili Trawangan Indah (GTI).

Akhirnya, Pemerintah Provinsi NTB memilih, memutuskan kontrak dengan pihak perusahaan tersebut, terkait pemanfaatan dan pengelolaan lahan seluas 65 hektar di Gili Trawangan. Keputusan ini, berdasarkan dukungan semua pihak. Karena, pihak GTI, dinilai belum mampu merealisasikan perjanjiannya yang sudah ditetapkan.

"Setelah melihat keadaan seperti ini, kami memutuskan kontrak dengan pihak GTI dan kami sendiri bisa mengelola lahan (Gili Trawangan) dengan baik," tegas Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc., didampingi Danrem 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, saat rapat progres GTI, melalui virtual di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (3/9).

Rapat tersebut, dipimpin oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Pipit Rismanto, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi/BKPM, Imam Soejoedi, Kepala Kejati NTB, Tomo Sitepu serta stakeholder lainnya.

Dijelaskan, diantara 65 hektar yang dialokasikan pengelolaannya oleh GTI, ternyata, 60 hektarnya telah dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat, dengan kegiatan ekonomi yang cukup bagus. Sehingga yang tersisa, hanya 5 hektar yang belum dimanfaatkan, alias masih kosong.

"Secara kasat mata dengan logika sederhana. Karena investasi masyarakat juga sudah sangat bagus. Tidak mungkin kami mengusir masyarakat kita sendiri untuk salah satu invastasi yang belum pasti," tuturnya.

Lanjut dia, disebabkan lahan terlanjir dimanfaatkan masyarakat, pihaknya telah melakukan berbagai upaya dan komunikasi, bersama Kapolda NTB, Danrem 162/WB dan Kejati NTB. Salah satu diantaranya, membuat kebijakan addendum. Dalam addendum, Pemprov NTB mencoba menawarkan kepada pihak GTI  untuk memanfaatkan lahan sisa tersebut, guna membuktikan bahwa pihak GTI, memiliki keseriusan untuk berinvestasi.

"Sehingga tidak ada solusi lain, kecuali kami memutuskan kontraknya. Karena ternyata suasana batin masyarakat di Gili Trawangan, merasa lebih aman berkontribusi keuntungan, kepada pemerintah daerah, ketimbang berkontribusi dengan PT GTI yang gak kelihatan," jelasnya.

Di sisi lain, pihaknya sudah berupaya membuka ruang dialog dengan pihak GTI. Sayangnya, tidak direspon dengan baik. Sehingga banyak acara yang dibatalkan, akibat menunggu kabar dari pihak GTI dan ini sangat keterlaluan. "Karena GTI tidak menunjukan itikad tidak baik, tanpa ragu-ragu merasa tidak perlu ada lagi addendum. Kami sepakat untuk memutus kontraknya," tandasnya.

(DishubkominfotikNTB/RIN)