 |
| Ketua Pemuda Pancasila Lombok Tengah (Loteng), M. Samsul Qomar. |
POSTKOTANTB, Lombok Tengah - Ketua Pemuda Pancasila Lombok Tengah (Loteng), M. Samsul Qomar, menyayangkan soal rencana kunjungan kerja Presiden RI, Joko Widodo, guna meninjau progres Sirkuit Mandalika, Kamis pekan depan.
Pasalnya, sampai saat ini, ada 40 kepala keluarga (KK) mengklaim, belum memperoleh pembayaran ganti rugi dari pihak ITDC. Warga yang belum diganti rugi tersebut, masih bertahan di tengah area sirkuit. Sehingga kedatangan Joko Widodo, bakal dihantui persoalan tersebut.
"Padahal Pak Gubernur sudah berjanji akan mengambil alih pembayaran sisa lahan ini dengan dana pinjaman di bank NTB,” singgung MSQ, sapaan akrab pria ini, Minggu (10/10).
Dikonfirmasi, MSQ sempat menggubris saat Gubernur NTB mendatangi warga setempat dan meminta agar diberikan waktu 10 hari, guna menyelesaikan pembayaran dengan bantuan hutang Bank Syariah NTB.
"Menurut info, saat itu pak Gub langsung memanggil petinggi Bank Syariah dan menghitung jumlah pembayaran ganti rugi yang akan di bayarkan, malah dia hanya butuh waktu 10 hari. Keputusan itu harusnya sudah selesai dari tengat waktu pertemuan, sekarang sudah lebih 10 hari kan presiden mau datang nih tanggal 14 Oktober. Bagaimana dong hasil tim yang di pimpin Kepala Kesbangpoldagri NTB ini. Masyarakat butuh kejelasan,” tagih mantan dewan 2 periode ini.
Sebaliknya, MSQ merasa ragu, jika pihak Bank Syariah NTB, berani meminjamkan dana kepada Pemprov NTB untuk ganti rugi lahan tersebut. Karena sudah jelas, tata perbankan berkaitan dengan pengajuan pinjaman dengan cara perbankan dan payung hukumnya. Dia pun menyarankan agar Gubernur NTB, segera mencari alternatif lain.
"Bisa dengan meminta bantuan pusat atau memaksa ITDC melakukan pinjaman ke pihak lain. Tidak bisa pemprov yang meminjam untuk kepentingan ITDC kan mereka BUMN harusnya pusat yang lakukan itu. Kalau BUMD bisa saja melalui Pemprov atau kita ganti saja ITDC sama Perusahan daerah kita biar kita bisa pinjamkan," cetusnya.
Kedatangan Presiden kali ini menurut MSQ menjadi penentu apakah WSBK atau Moto GP dapat digelar. Sebab, jika masih ada persoalan lahan dan kendala lainnya, dirinya yakin Jokowi tidak akan mengizinkan even internasional itu dihelat. "Terlebih, Kawasan ekonomi Khusus yang lain, tidak pernah mengabaikan persoalan terkait lahan masyarakat. Yang belum selesai, di ganti rugikan," tandasnya.(AP)
0 Komentar