Dewan Desak 2400 Siswa Putus Sekolah Diakomodir

Ilustrasi

POSTKOTANTB, Mataram- Dalam rangka mengetahui kebenaran informasi soal ribuan siswa, baik SMA, SMK sederajat yang dikhabarkan putus sekolah, Komisi V DPRD NTB akhirya memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB dalam rapat dengar pendapat (RDP).

Sesuai laporan dari dinas terkait, ada sekitar 2400 siswa yang terancam putus sekolah. Jumlah itu belum termasuk data yang bersumber dari sejumlah pondok pesantren yang ada di NTB.

"Apapun itu alasannya, kami tidak mau melihat hak dasar dari anak ini tidak bersekolah," ujar anggota Komisi V DPRD NTB, H. Bukhori Muslim, usai RDP bersama Dikbud NTB, Senin (15/11).

Pihaknya telah meminta agar OPD terkait, melakukan Invetarisasi terhadap penyebab siswa putus sekolah. Pasalnya, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi masalah siswa. diantaranya, masalah ekonomi, pernikahan dini serta seringnya siswa tidak masuk sekolah disebabkan penyakit.

Sehingga, politisi dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini mendesak OPD terkait agar mencari solusi. Yakni dengan membuka SMK maupun SMK terbuka serta sekolah terintegrasi. "Jadi, kami menekan Dikbud NTB bagaimana supaya siswa yang putus sekolah ini diakomodir kembali," imbuhnya.

Selain itu, pihaknya mendesak agar Dikbud NTB melakukan pencegahan serta upaya antisipasi terhadap potensi bertambahnya jumlah siswa yang putus sekolah. Yakni mengawasi setiap kepala sekolah agar tidak memaksa siswa membayar sepenuhnya BPP.

"Jangan lagi ada kepala sekolah yang menekan siswa membayar full. Orang tua siswa sudah cukup terbebani dengan kondisi pandemi. Hal ini juga yang menjadi faktor siswa putus sekolah. Jika ada kepala sekolah yang tidak patuh, diberhentikan saja," cetusnya.

Terpisah, Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Aidy Furqon mengatakan, pihaknya telah membuka SMA terbuka dengan jumlah yang berhasil terakomodir sebanyak 1500 siswa putus sekolah. "Kami masih mengupayakan siswa lainnya yang belum masuk ke SMA terbuka," bebernya.

Di sisi lain, ia bersama jajarannya akan segera menginventarisir, beberapa faktor penyebabkan siswa demi mengantisipasi penambahan jumlah siswa putus sekolah. "Kami akan segera melaksanakan sesuai permintaan Komisi V," jelasnya.(RIN)