Tinggal Selangkah, Kasus Vampir UTD Berakhir


LOTENG, (postkotantb.com) - Dugaan tindak pidana penyalahgunaan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) di unit transfusi darah (UTD) pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya Lombok Tengah (Loteng), segera berakhir.

Pasalnya, kasus UTD pada BLUD RSUD Praya sudah naik status dari penyelidikan ke penyidikan.

"Temuan sementara kerugian negara disebabkan kasus ini sudah mencapai Rp 756 juta," kata

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng, Padil Regan, saat jumpa pers kemarin.

Indikasi tersebut sesuai dengan laporan sejumlah saksi yang sudah dipanggil dan dokumen yang telah dikumpulkan jaksa.

"Dugaan kerugian senilai Rp 756 tersebut itupun hasil pemeriksaan hanya untuk 4 bulan, belum lagi kita bongkar bulan yang lain," terangnya.

Ketika kasus ini sudah naik ke penyidikan, tentunya kasus ini akan mengarah ke BLUD. Dimana BLUD ini merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dengan semua laporan pengeluaran anggaran yang ada di RSUD plat merah ini.

“Kasus ini statusnya sudah naik, jadi yang akan kita dalami bukan hanya UTD saja, namun BLUD juga kita akan dalami," ungkapnya. "UTD ini hanya pintu masuk penyidik untuk mengembangkan lebih jauh dan pendalaman kasus ini, sebab pembayaran UTD mengalir ke rekening BLUD RSUD Praya," tambahnya.

Selama proses di temukan ada indikasi penyalahgunaan anggaran termasuk SPJ penggunaannya.

Ditemukan ada beberapa modus terkait penyimpangan dan nantinya itu akan dirilis setelah penyidikan berakhir.

"Minggu Minggu ini kita akan lakukan penggeledahan RSUD Praya," ujarnya. "Yang jelas targetnya secepatnya," janjinya.

Selain kasus UTD, kasus BUMDES desa Peresak Kecamatan Batukliang Loteng, juga Statusnya sudah dinaikan dari penyelidikan ke Penyidikan.

Sementara itu Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Loteng I Gusti Putu Suda Adnyana membenarkan, kalau kasus Desa Peresak Kecamatan Batukliang Loteng, sudah naik Status dari penyelidikan ke penyidikan.

"Ia benar, kasus laporan APBDes tahun 2019 Desa Peresak Kecamatan Batukliang Loteng, terhitung hari ini kita sudah naikkan statusnya menjadi penyidikan," terangnya.

Menaikkan Status Kasus laporan APBDes tahun 2019 Desa Peresak tersebut, setelah melakukan pemeriksaan dan melengkapi seluruh berkas laporan. 

Sehingga baru bisa dinaikkan statusnya. "Hasil Pemeriksaan dan audit inspektorat Loteng sudah lengkap, makanya kita naikkan statusnya terhitung hari ini," ulangnya.

Adapun dugaan sementara kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus ini, baru Rp 260 juta. Dan tidak menutup kemungkinan akan semakin liar.

"Dugaan sementara hasil inspektorat baru Rp 160 juta, dan kami yakin setelah naik status ini akan semakin bertambah," ujarnya.

Adapun dugaan kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus ini, diantaranya kekurangan volume sejumlah program yang dianggarkan lewat APBDes, ada pengadaan fiktip baik barang dan jasa dan yang lainnya.

Selanjutnya untuk melengkapi laporan, kejaksaan sudah memanggil sebagian besar perangkat desa setempat untuk dimintai keterangannya.

Jika nanti sudah valid data, tersangka terancam hukuman penjara 5 sampai 15 tahun hingga 20 tahun, sesuai pasal 2 atau 3.

Ditambahkan, sebelum naik status pihak kejaksaan sudah meminta untuk mengembalikan kerugian negara tersebut, namun tidak digubris, dan malah ada etika baik mengembalikan setelah naik status ke penyelidikan.

"Kami tetap menerima jika mereka mau mengembalikan, tapi sekarang lain ceritanya, sebab itu masuk ranah penyitaan, termasuk kasus UTD ini," tutupnya. (AP)