Mataram, (postkotantb.com) - Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi NTB dalam mengurus sarana transportasi darat dalam menunjang MotoGP Mandalika disorot oleh DPC dan DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) NTB.
Hal ini menjadi polemik bukan tanpa alasan, pasalnya setelah selesai motoGP sejumlah persoalan yang berhubungan dengan sarana angkutan darat yang mempunyai peran penting dalam menyiapkan transportasi untuk mengangkut penonton motoGP ke sirkuit mandalika menjadi korban akibat sistem regulasi yang dibuat Dishub NTB tidak becus.
"Saat ini penanggung jawab dari 65 unit kendaraan roda empat ASK (Angkutan Sewa Khusus) melaporkan, belum menerima bayaran dari penyedia sarana transportasi yang konon ceritanya di rekomendasikan oleh Dinas Perhubungan NTB," Ungkap Ketua DPD ORGANDA NTB Junaidi Kasum (JK) dalam konferensi pers di kantor setempat, (21/03).
JK menilai instansi terkait (Dishub NTB -red) tidak maksimal bekerja dan menuding tidak bersinergi dengan lembaga yang mempunyai tugas pokok (ORGANDA) dalam menyiapkan ASK, untuk menunjang kendaraan yang memang telah disiapkan Dishub untuk MotoGP, akan tetapi Dishub dinilai bekerja secara sendiri-sendiri.
"Laporan penanggung jawab atas kedatangan 65 Angkutan Sewa Khusus (ASK) dari luar NTB ini menunjukan kerja yang dilakukan Dishub NTB tanpa koordinasi dengan Kami Organda selaku yang diberika wewenang dalam mengurus ASK," ketus JK.
Atas nama DPD Organda NTB meminta agar segera Dishub beserta stecholdernya untuk berkoordinasi dengan kami, agar Organda bisa memberikan masukan dan solusi tentang masalah yang membelit pengusaha angkutan dari Malang Jatim ini.
"Jangan sampai masalah mendatangkan kendaraan ini menimbulkan masalah baru dan mengakibatkan nama baik NTB jadi jelek," kata JK.
Cara kerja Dishub NTB dalam mengatur sarana transportasi darat untuk motoGP ini sudah lama membuat kecewa Organda NTB, dimana penyediaan unit-unit kendaraan tidak melibatkan Organda, sehingga membuat kecewa DPD dan DPC Organda se NTB.sesal JK
"Kekecewaan itu kami redam dalam-dalam demi terselenggaranya motoGP dengan baik. Akan tetapi usai MotoGP muncul masalah ASK yang belum dibayar oleh penyedia yang direkomendasikan Dishub NTB, sehingga kami dari Organda merasa perihatin atas sesama pengusaha angkutan darat,'ungkapnya.
Sementara itu Hadi dan Mihfatul yang merupakan penanggung jawab (pengusaha) ASK dari Surabaya dan Malang mengeluhkan pihak Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan Indonesia (ASTINDO) dalam hal ini atas nama DD yang sampai saat ini belum menyelesaikan pembayaran dan bahkan terkesan menghindar dan setiap dihubungi HP nya selalu off.
"Kami dibuat luntang lantung disini, tidurpun kami sembarang dan kendaraan yang semula kami parkir dihalaman kantor Dishub NTB yang masih satu halaman dengan kantor ASTINDO oleh Kadishub melalui Satpam kami diusir keluar dan akhirnya kami parkir sementara di eks bandara lama di Rembiga,"jelas Hadi dengan nada sedih.
"Kronoligis kejadiannya bermula saat kami dihubungi oleh DD bahwa ASTINDO mau menyewa sejumlah kendaraan untuk dijadikan ASK pada motoGP. Dengan keseoakatan ongkos penyeberangan ditanggung bersama, yakni masing masni 59 persen, Kami lantas berangkat Ke Mataram menemui DD dan kami memang diterima di kantor ASTINDO, kami jamu dengan baik dan bahkan kami diberi makan siang" tutur Hadi.
Setelah melakukan diskusi dengan meyakinkan kepada kami bahwa ASTINDO ini sudah direkomendasi oleh Dishub NTB dan akhirnya terjalin sebuah kata sepakat bahwa, pihak ASTINDO akan membayar DP 50 persen di awal dan sisa 50 persen usai perhelatan motoGP.
"Nah kami sepakat akhirnya kami balik ke jawa untuk mempersiapkan kendaraan yang akan kami kirim ke ASTINDO Mataram," cerita Hadi
Setelah beberapa hari kami rutin berkomunikasi dengan DD (ASTINDO) dan pada akhir DD mentransfer sejumlah uang sebanyak 4 kali melalui Rekening Isterinya dengan total kurang lebih 50 Juta rupiah.
"Jadi saat komunikasi di telpon usai transfer DD mengatakan itu sekedar biaya perjalanan, karena kesepakatan kami DD yang membiayai datangnya dan kami yang membiayai pulangnya, dan total biaya penyeberangan kami PP sekitar 90 juta," papar Hadi didamoibg Hanif.
Namun semenjak keberadaan kami di Mataram mulai (15/03/22) janji ke kami DP 50 persen pun belum diberikan, kami berkoordinasi lagi dengan DD dan akhirnya sepakat sambil jalan beroperasi sambil menunggu DP. Akan tetapi mulai MotoGP hingga usai DD dan staf ASTINDO lainnya tidak pernah nongol di kantornya, bahkan DD telpon nya pun sulit di hubungi,sampai tanggal hari ini (21/03/22) DD sendiri sudah tidak bisa kami hubungi, bahkan kami mendatangi kediamannya DD di jalan Soromandi Lawata Mataram, kami hanya ditemui oleh istrinya, ketika kami tanya "pak Dedi kemana bu, jawabnya ooh maaf katanya tadi keluar kedepan sebentar, kata Hadi.
"Kami sudah mencoba melaporkan ke Polda karena nilai total sewa 65 unit kendaraan ini sekitar 600 juta, dan kendaraan ini kami ambil dari 3 konsorsium pengusaha rent car di Jatim, karena harus kami pertanggung jawabkan, tetapi karena kejadiannya seperti ini jalan keluarnya kami lapor ke yang berwajib, namun disuruh mediasi dulu, maka kami melapor ke DPD ORGANDA NTB,"ujar keduanya dengan nada kesal.
Ditempat yang sama, ketua DPC Organda Lombok Timur Tahir Royaldi mendesak Gubernur, agar segera mengganti Kadishub NTB, yang kami nilai tidak becus bekerja, "kinerja Kadishub NTB ini kami nilai gagal total dan terkesan membela diri, bukan hal ini kesalahan fatal yang dilakukan, namun banyak persoalan lain yang belum tuntas dilaksanakan, kami kecewa dan sekali lagi kami desak gubernur untuk segera mencopot mantan kadis Pariwisata NTB ini" cetus Tahir Royaldi dengan nada menggebu gebu didepan para pelaku usaha angkutan dari Malang dan Surabaya.
Sementara HL. Basir ketua DPC Organda Lombok Tengah, menyuarakan hal yang senada dengan ketua DPC Organda Lotim, " kami mewakili pengurus Organda Loteng mendesak gubernur NTB, agar segera mencopot Kadishub Provinsi, atau sebaiknya HL.M Faozal segera mengundurkan secara pribadi demi kebaikan bersama" pinta HL Basir.
Terpisah, Kadis Perhubungan NTB HL.M.Faozal saat dihubungi via WaatShapp mengaku tidak tahu menahu tentang masalah ini dan ASTINDO bahkan tidak mengenal sama sekali DD, dan mengaku tidak pernah tahu kalau ASTINDO menyewa kendaraan dari Malang dan Surabaya seperti yang disebutkan.
"Dinas tidak tahu menahu urusan sewa menyewa ,dan tidak ada hubungan dinas dengan saudara dedi dan Astindo di masalah transport malang ini," timpalnya.
Saya baru tadi bertemu perwakilan sopir angkutan ini dan saya minta dia keluar dari halaman dinas perhubungan, kata Kadishub.
Ditegaskannya, Dinas perhubungan hanya memfasilitasi setikernya ...dan itu akses masuk ke parkir timur dan parkir barat ..data nya ada pada kabid angkutan .dan tidak ada kaitan nya dengan duit, tegasnya.
"Itu bukan ranah kami jadi kami sendiri tidak tau menahu persoalan ini," imbuh Faozal vis ponselnya ketika dihubungi postkotantb.com.(rin)
0 Komentar