Penulis :
Ahmad Adyatma Maulana Darmawan
Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota,
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian,
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.


Pinjaman daerah merupakan salah satu intrumen pembiayaan alternatif yang potensial dan merupakan salah solusi bagi pemerintah daerah untuk mengatasi defisit APBD. Salah satu bentuk pinjaman daerah yang menjadi alternatif pembiayaan bagi daerah untuk mendanai proyek strategis dan kegiatan prioritas di masa pandemi COVID-19 saat ini adalah Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah.

Pinjaman PEN Daerah merupakan bentuk dukungan pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dimanfaatkan dalam melaksanakan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional. Alur pemberian Pinjaman PEN Daerah ini diberikan oleh pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) yang merupakan BUMN dibawah Kementerian Keuangan untuk memberikan fasilitas Pinjaman PEN Daerah sebagai alternatif pembiayaan bagi daerah-daerah dalam bentuk Pinjaman Program dan/atau Pinjaman Kegiatan. Pesatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur pada daerah-daerah di Indonesia mendorong kecenderungan meningkatnya permohonan pinjaman dari pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur di daerahnya, demikian pula dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Di tengah keterbatasan fiskal sebagai imbas dari adanya pandemi COVID-19, Pemerintah Provinsi NTB mengalami perkembangan yang kurang signifikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB 2019-2023. Beberapa program pembangunan infrastruktur di NTB yang tersendat akibat terbatasnya anggaran pembangunan ini adalah berupa program pembangunan sarana dan prasarana umum kesehatan, serta pembangunan infrastruktur jalan. Kedua program pembangunan tersebut merupakan proyek strategis Provinsi NTB yang dapat mendukung upaya pemulihan ekonomi daerah dan sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional. Sehingga dengan kondisi terbatasnya anggaran keuangan daerah untuk program pembangunan infrastruktur di NTB akibat adanya pandemi COVID-19, Pemerintah Provinsi NTB melakukan upaya pengajuan permohonan pinjaman PEN Daerah kepada pemerintah pusat.

Upaya pengajuan Pinjaman PEN Daerah oleh Pemerintah Provinsi NTB ini ditujukan kepada PT SMI dengan ajuan pinjaman sebesar 750 miliar rupiah dalam kurun waktu 8 tahun. Keputusan Pemerintah Provinsi NTB untuk mengajukan Pinjaman PEN Daerah ini telah melalui pertimbangan yang matang, dimana berdasarkan rasio kemampuan keuangan daerah untuk pengembalian pinjaman/Debt Service Coverage Ratio (DSCR), Provinsi NTB memiliki rasio sebesar sebesar 13,28 dimana rasio ini terhitung lebih besar dari persyaratan yang ada, yakni syarat rasio minimal adalah sebesar 2,5. Selain itu, melalui perhitungan jumlah sisa pinjaman ditambah jumlah rencana pinjaman yang akan ditarik dari jumlah penerimaan umum P-APBD NTB Tahun Anggaran 2020 tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari yang dipersyaratkan.

Pengajuan ini pun akhirnya disetujui dan telah dilakukan penandatangan perjanjian pinjaman oleh Gubernur NTB dan Direktur PT SMI pada 13 Agustus 2021. Dari anggaran Pinjaman PEN Daerah sebesar 750 miliar rupiah tersebut, sebesar 500 miliar rupiah akan digunakan dalam pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), sedangkan 250 miliar rupiah sisanya akan difokuskan dalam program perbaikan infrastruktur jalan yang terdapat di 10 kabupaten/kota.

Penggunaan Pinjaman PEN Daerah dalam pengembangan RSUD NTB ditujukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana umum kesehatan, dimana salah satu bentuk peningkatan tersebut adalah dalam bentuk pembangunan lanjutan Gedung Trauma Center dan pembangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD) terpadu di RSUD NTB melalui penambahan kapasitas ruang pelayanan. Langkah ini dilakukan karena kondisi kapasitas ruang IGD saat ini masih kurang memadai, sedangkan RSUD NTB sendiri merupakan rumah sakit rujukan provinsi yang telah direncanakan sebagai rumah sakit rujukan Indonesia bagian timur.

Selanjutnya terkait penggunaan Pinjaman PEN Daerah dalam perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan melalui pembangunan infrastruktur jalan terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh, yakni dapat mewujudkan biaya angkut logistik yang lebih kompetitif, meningkatkan daya saing investasi, meningkatkan pelayanan publik, dan juga dapat menciptakan kawasan ekonomi baru.

Upaya Pemerintah Provinsi NTB untuk berusaha mengajukan dan memanfaatkan program Pinjaman PEN Daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana prioritas di wilayah NTB merupakan langkah yang tepat. Hal ini dikarenakan menurut Putri dan Wisudanto (2017), salah satu komponen penting pada pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang baik adalah perlu didukung oleh pembiayaan yang layak dalam tahap perencanaan (planning), proses pembangunan (construction), hingga tahap operasi dan pemeliharaan infrastruktur. Adapun Dianniar (2021) menyebutkan bahwa sumber pembiayaan pembangunan yang potensial di masa pandemi COVID-19 adalah Pinjaman PEN Daerah, dimana sumber pembiayaan ini merupakan peluang bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan ekonomi di daerah akibat pandemi COVID-19.

Sehingga dengan temuan diatas, dapat dikatakan bahwa upaya pengajuan dan pemanfaatan program Pinjaman PEN Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB merupakan sebuah langkah cemerlang untuk tetap dapat melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana di tengah keterbatasan anggaran pada masa pandemi ini. Pemanfaatan pinjaman PEN Daerah untuk pembangunan infrastruktur ini pada akhirnya juga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, dimana menurut penelitian Oktaviani (2018) pinjaman daerah yang dialokasikan dalam pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana umum pada akhirnya akan dapat menunjang kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mampu untuk mengurangi angka kemiskinan di suatu daerah.

Implementasi solusi masalah pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk menggunakan Pinjaman PEN Daerah sebesar 500 miliar rupiah dalam pengembangan RSUD NTB juga merupakan langkah yang bijak. Hal ini dikarenakan menurut Maharani dan Marheni (2022), salah satu prioritas utama pemerintah dalam kebijakan fiskal di tahun 2022 adalah berfokus dalam program PEN yang diiringi dengan memprioritaskan sektor kesehatan. Purnomoratih (2021) juga menyebutkan bahwa pengukuran terhadap kesejahteraan masyarakat dalam menghadapi dampak krisis pandemi COVID-19 harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan masyarakat bersamaan dengan kondisi ekonominya. Sehingga pengalokasian Pinjaman PEN Daerah dalam pengembangan sarana dan prasarana kesehatan RSUD NTB merupakan langkah tepat dari Pemerintah Provinsi NTB, dimana selain dapat mendorong kesejahteraan wilayah, langkah tersebut juga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi NTB.



Gubernur NTB saat Teken Perjanjian pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) secara virtual

Selain itu, upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam mengalokasikan dana Pinjaman PEN Daerah sebesar 250 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan juga merupakan upaya yang tepat sasaran. Sesuai dengan pendapat Mooduto, dkk (2021), dana Pinjaman PEN Daerah yang visi awalnya adalah untuk memulihkan ekonomi daerah dan nasional akibat pandemi perlu diarahkan untuk lebih memprioritaskan pembangunan dalam bentuk investasi publik. Hal ini dikarenakan melalui pembangunan investasi publik akan memberikan multiplier effect dalam menghidupkan kembali aktivitas ekonomi yang ada di daerah tersebut.

Temuan tersebut juga selaras dengan pendapat Widodo dan Ardhiani (2022) yang juga menyebutkan bahwa program Pinjaman PEN pada prinsipnya adalah berfungsi sebagai stimulus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga dapat dikatakan bahwa langkah Pemerintah Provinsi NTB untuk melakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan dengan memanfaatkan dana Pinjaman PEN Daerah merupakan langkah yang tepat. Hal ini dikarenakan melalui perbaikan dan pembangunan jalan akan dapat menghasilkan biaya angkut logistik yang lebih kompetitif, meningkatkan daya saing investasi, meningkatkan pelayanan publik, bahkan akan dapat menciptakan kawasan ekonomi baru di wilayah Provinsi NTB.