Lombok Timur, (postkotantb.com) - Satu lagi terobosan baru yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk meminimalisir tingkat kebocoran dari sektor pajak. Program tersebut yakni memulai upaya digitalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.
“Kita sudah membentuk tim percepatan pelaksanaan digitalisasi daerah menuju Lombok Timur Go Digital atau TP2DD,” ujar Kepala Bapenda Kabupaten Lombok Timur, Muhammad Azlan saat ditemui di sela-sela Lounching Bimtek Petugas Operator Pajak yang bekerja sama dengan Bank NTB Syariah dengan Aplikasi QRIS, Selasa (16/8/22).
Dia menambahkan, Bimtek aplikasi tersebut diikuti oleh 40 orang operator di OPD dan Kecamatan yang dibimbing langsung oleh pejabat Bank NTB Syariah.
Aplikasi ini kata Azlan, hal ini sudah memenuhi dan sesuai arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bahkan arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengurangi penggunaan transaksi tunai (manual).
Setelah Bimtek ini lanjut Azlan, pihaknya akan terus menggencarkan sosialisasi penggunaan aplikasi QRIS ini ke seluruh OPD, Kecamatan dan Desa. Karena sistem digitalisasi ini, diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, aplikasi QRIS ini keuntungannya untuk optimalisasi PAD, mengindari kebocoran PAD, menghindari percaloan.
“Dengan menggunakan aplikasi ini juga bebas biaya administrasi (transaksi),” katanya.
Baginya, seluruh OPD penghasil PAD yang ada di Lombok Timur harus menggunakan aplikasi QRIS agar seluruh penerimaan dari pajak dan retrisbusi itu langsung masuk ke kas daerah.
Adapun beberapa OPD yang telah menerapkan sistem digital di Pemkab Lombok Timur, diantaranya Bapenda, DPMPTSP, Dinas Perdagangan dan Dinas Pariwisata.
"Program ini akan dikembangkan lagi kepada OPD lainnya dengan harapan seperti tadi yakni meminimalisasi transaksi manual dan berpindah ke transaksi digital," tandasnya.(Mul)
0 Komentar